Hafiz: Silakan Saja Gugat ke Pengadilan
VIVAnews - Menanggapi kritik bertubi-tubi soal perubahan daftar pemilih tetap (DPT), Komisi berkukuh telah mengambil keputusan yang benar. Ketua Komisi Abdul Hafiz Anshary mengatakan, perubahan data itu justru menunjukkan Komisi bekerja. ”Daftar yang diumumkan terakhir paling mendekati fakta lapangan,” ujarnya usai melantik anggota KPU provinsi Riau dan Nusa Tenggara Barat di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa 25 November 2008.
Komisi juga siap menghadapai pemanggilan Badan Pengawas Pemilu terkait masalah tersebut. ”Kalau mau memanggil ya ikuti aja,” ujar Hafiz. Menurutnya, Komisi lebih baik menghadapi cercaan daripada melihat data riil penduduk memiliki hak pilih tidak terdaftar.
Dia juga menegaskan, Keputusan tanggal 24 November otomatis membatalkan Keputusan tanggal 24 Oktober. ”Kalau ada pihak yang mau menggugat, silakan saja. Biar diselesaikan lewat pengadilan,” tegasnya.
Terkait teguran Badan Pengawas pada Oktober lalu, Hafiz mengaku telah mendisposisi surat tersebut ke Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih, Sri Nuryanti. ”Itu ketua Pokja yang menanggapi,” katanya.
Dikonfirmasi himbauan Direktur Lima Nasional Ray Rangkuti agar Komisi mengundurkan diri, Hafiz menyatakan kesiapan. ”Kalau memang lebih baik untuk pemilu, saya siap mundur,” katanya. Namun, kata Hafiz, pihaknya merasa telah bekerja maksimal dan tidak melanggar Undang-undang. ”Kami tetap berusaha maksimal, walaupun semua menilai miring.” Menurut Hafiz, Komisioner hanya bisa mundur jika sakit badan atau jiwa tidak lagi sehat. ”Sejauh ini masih sehat,” ujar dia.
Sebelumnya, Badan Pengawas menyatakan siap memanggil Komisioner usai mendapat laporan dari Lima dan Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat. Anggota Badan Pengawas Bambang Eka Cahya Widodo menyampaikan, pemanggilan itu untuk memperjelas terkait perubahan daftar pemilih. ”Kalau terbukti ada unsur kesengajaan, bisa diteruskan pidana,” kata dia. Perubahan itu bisa jadi ”peluru” parpol yang kalah dan tidak puas untuk menggugat hasil pemilu. ”Disini terlihat, KPU tidak menyadari implikasi besar itu,” ujar dia.
PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya membuka kerja sama untuk perhelatan pilkada serentak 2024 bersama ketiga partai mitra mereka di pilpres.
