VIVAnews - Menteri Negara BUMN akan memanggil empat perusahaan pelat merah yang terperangkap dalam kontrak produk-produk perbankan yang bersifat spekulatif.
"Saya akan panggil mereka," ujar Menteri BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2008. Namun, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih detail, karena masih akan melihat persoalan yang dihadapi BUMN tersebut.
Anggota DPR Dradjad H Wibowo menyebutkan bahwa empat BUMN terjebak dalam kontrak produk spekulatif valas. Keempat perusahaan negara itu adalah PT Elnusa, PT Gas Negara, PT Aneka Tambang dan PT Krakatau Steel. Total investasinya diperkirakan sekitar US$ 100 juta atau Rp 1,2 triliun.
Bank Indonesia dalam surat edaran 28 November 2008 telah melarang pembelian dolar untuk produk-produk spekulatif seperti dual currency deposit dan callable forward. Larangan itu berlaku sejak 1 Desember 2008. Larangan dilakukan untuk menjaga agar rupiah tidak berfluktuasi.
Menurut Sofyan, pemerintah juga melarang BUMN melakukan eksposure atau penempatan dana dalam mata uang asing yang tidak perlu. Kalau dalam situasi normal, tidak masalah. "Namun, dalam situasi gejolak seperti sekarang, mereka harus berhati-hati," katanya.
Dia menekankan jika ada pelanggaran hukum dalam penempatan dana mereka, tentu akan ada sanksinya. Namun, jika itu dilakukan atas pertimbangan bisnis biasa dan termasuk praktek bisnis yang wajar, maka pemerintah tak bisa menghukum manajemen BUMN. Apalagi, jika itu dilakukan mengacu pada aturan dan praktek yang berlaku.
Apakah kontrak tersebut akan diputus? sofyan mengaku belum tahu. Dia mengingatkan kontrak penempatan dana BUMN bisa berimplikasi luas jika diputus begitu saja. Karena itu, ia akan bertanya dulu kepada BUMN yang disebut.
Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang PDIP Berkoalisi dengan Prabowo
Partai Gerindra menepis anggapan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tembok tebal yang menghalangi jalan PDI Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Prabowo-Gibran
