VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum satu suara mengenai batas usia pensiun hakim agung. Padahal sebelumnya, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saifudin menyatakan menolak usia pensiun hakim 70 tahun.
"Kami belum memutuskan sikap fraksi terkait usia pensiun. Mungkin kami akan merapatkan dalam rapat fraksi nanti," kata Lukman Hakim Saifudin di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2008.
Sementara Maiyasyak Johan, wakil PPP di Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung yang memasukkan batas usia pensiun, menyatakan PPP tidak terpecah. Sikap fraksi PPP baru bisa terlihat nanti ketika pandangan umum yang dibacakan di sidang paripurna DPR. "Hasil Panja kemarin ya berdasarkan hasil keputusan Panja. Rapat panja kan beda dengan rapat keputusan fraksi. Rapat panja adalah sebuah diskursus politik dan intelektual. Jadi tidak bisa dikatakan pendapat pribadi," kata Maiyasyak.
PPP juga berpendapat, tak mungkin RUU Mahkamah Agung disahkan pada 16 Desember 2008 nanti karena RUU itu satu paket dengan RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Yudisial. "Paling tidak Januari (baru bisa disahkan)," kata Maiyasyak.
Parlemen Arab Desakkan Investigasi Internasional Kejahatan Israel di Gaza
Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen segera pada penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser.
