CP Prima Diminta Beri Penjelasan ke Publik

Kamis, 26 Maret 2009 - 01:02 WIB

Oleh :

Arinto Tri Wibowo

Sumber :

VIVAnews - PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima) diharapkan memberikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham publik sebelum menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) independen.

Sebab, terdapat perjanjian bilateral terkait obligasi Red Dragon Group Pte Ltd yang dapat merugikan pemegang saham publik. Hal itu antara lain karena adanya klausa poison pill yang dapat menggerus nilai perusahaan.

Demikian disampaikan Lin Che Wei, pendiri PT Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis 25 Maret 2009.

IRAI adalah penasihat keuangan pemegang obligasi Red Dragon.

Dia mengatakan, dalam prospektus rights issue CP Prima halaman 23, disebutkan, perseroan tidak terikat dengan syarat dan ketentuan obligasi Red Dragon. Obligasi tersebut tidak akan menimbulkan beban bagi CP Prima.

“Hal ini bertentangan dengan surat yang ditandatangani CP Prima berkaitan dengan obligasi Red Dragon," ujar dia.

Menurut Che Wei, CP Prima mengakui gadai atas saham perseroan dan setuju untuk bekerja sama serta melakukan segala hal yang dibutuhkan guna memenuhi hak-hak pemegang obligasi berdasarkan gadai saham.

IRAI juga mengingatkan, situasi itu diharapkan mendapat perhatian pengawas pasar modal, karena terkait langsung dengan perusahaan publik yang sahamnya dimiliki masyarakat.

Menurut IRAI, penawaran umum terbatas (rights issue) saham yang diusulkan juga tidak menguntungkan pemegang saham publik, karena harga pelaksanaannya (strike price) lebih tinggi dari harga saham di pasar.

Tugas Nokia Sudah Tuntas

Kondisi itu cenderung membuat pemegang saham minoritas tidak akan melaksanakan haknya, sehingga saham publik terdilusi oleh pemegang saham pengendali.

Sebelumnya, CP Prima menyatakan bahwa perseroan belum menentukan waktu pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Perseroan masih menunggu keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

RUPSLB tersebut merupakan rapat lanjutan dari RUPSLB sebelumnya dan hanya akan membahas rencana rights issue itu.

"Kami masih menunggu kabar dari Bapepam-LK sebelum melakukan RUPSLB, sehingga belum ada tanggal yang jelas," kata Manajer Komunikasi Perusahaan CP Prima, Fadjar Reksoprodjo, saat dihubungi VIVAnews.