Dewan Kurang Mutakhir Bahas Pelanggaran HAM

VIVAnews - Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Komitmen pemerintah dan legislatif ke depan untuk menghentikan kekerasan yang melanggar HAM juga dipertanyakan.

"Saya kira, teman-teman saya di DPR yang sudah lama berpolitik juga tidak mutakhir di dalam masalah HAM yang terjadi," ujar mantan Ketua Komisi Nasional HAM, Marzuki Darusman.

Hal itu disampaikan Marzuki Darusman dalam acara bertajuk 'Standar tentang Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan di Indonesia, di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 20009. Acara juga dihadiri Ketua Komisi Nasional HAM, Ifdhal Kasim dan Ketua Komisi Nasional Perempuan, Kamala Chandrakirana.

Marzuki yang tercatat sebagai anggota Komisi Politik, Hukum dan Keamanan, serta Luar Negeri di Legislatif ini, terus memantau perkembangan penegakan HAM di dalam negeri. Masalah penyiksaan yang terjadi di Indonesia, menurut Marzuki tidak hanya bisa dihadapi dengan teknis administratif, melainkan secara politis yang mendasar.

"Saya disini tidak mewakili pemerintah, saya disini berbicara mewakili diri sendiri," ujar mantan Jaksa Agung ini. Marzuki menyarankan agar Komisi Nasional HAM dan Perempuan perlu memrakarsai terbentuknya Mekanisme Nasional itu secara Ad Hoc. "Memrakarsai lembaga Ad Hoc untuk pembentukan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan," ujar dia.