Muchtar Pakpahan Duga Incumbent Pelaku

VIVAnews - Ketua Umum Partai Buruh, Muchtar Pakpahan, menuduh kisruh Daftar Pemilih Tetap merupakan tanggung jawab pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi Pemilihan Umum bukan pihak yang patut disalahkan.

"Memang ada kecenderungan bahwa incumbent melakukan manipulasi," kata Muchtar usai dialog "Ke Mana Suara Buruh Berlabuh?" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Jumat 27 Maret 2009. "Lihatlah Mendagri yang menuduh KPU, sementara KPU justru berkata bahwa data berasal dari Mendagri."

Indikasi lainnya, Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja yang membuka kasus penggelembungan DPT pun dipindahkan. "Yang bisa memindahkan Kapolda adalah Kapolri, sedangkan yang bisa menekan Kapolri hanya ada satu orang, yaitu Presiden.  Sekarang kita tunggu Presiden bilang, 'Buka sekarang, tidak boleh ada penggelembungan DPT'," ujar Muchtar.

Karena meyakini ada permainan DPT tersebut, Partai Buruh yang dipimpin Muchtar bekerjasama dengan delapan partai lainnya. Partai Buruh bersama Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Daerah, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Matahari Bangsa, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera dan Partai Indonesia Sejahtera membangun Poros Penegak Kebenaran untuk mengawasi Pemilu agar berlangsung fair.

"Kami akan menurunkan saksi bersama. Kami juga akan mengadakan penjagaan dan penghitungan bersama di TPS, untuk mengantisipasi manipulasi DPT.  Intinya kami akan bersama-sama mengoreksi dan mengecek agar tidak ada penggelembungan DPT," kata Muchtar.

Selain itu, Poros Penegak Kebenaran juga sedang merancang agar ada konsultan IT independen dari dunia internasional yang mengawasi.