NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Anies: Oposisi Sangat Keras ke TGUPP

Selasa, 10 Desember 2019 | 13:14 WIB
Oleh : Siti Ruqoyah, Fajar Ginanjar Mukti,
Foto :
  • Humas Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

VIVAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menilai dipersoalkannya keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh DPRD DKI, sebagai salah satu bentuk serangan oposisi.

Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, oposisi tidak senang keberadaan TGUPP yang terbukti mendorong kepemimpinannya di Jakarta berhasil.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," ujar Anies di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Anies menyampaikan hal itu bisa dilihat dari serangan oposisi atas program-program DKI yang berhasil. Oposisi selalu melihat celah kritik setiap kali program DKI menuai kesuksesan.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya (menyasar program-program berhasil DKI)," ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, baginya kritik yang besar atas TGUPP adalah salah satu indikator tim khusus itu memberi kontribusi signifikan atas kinerjanya. Anies mengklaim ada banyak kontribusi TGUPP terhadap kepemimpinannya selama dua tahun di Jakarta.

"TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya, makin saya banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," ujar Anies.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, berkelakar mengancam untuk melakukan OTT atau Operasi Tangkap Tangan terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), tim khusus yang membantu Anies Baswedan.

Menurut Pras yang merupakan politikus PDIP ini, tim yang menjadi begitu gemuk di masa kepemimpinan Anies itu dinilai terlalu melampaui tupoksi-nya seperti diatur di Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019.

"Saya terus terang saja, saya mau 'OTT' TGUPP. Ini (keberadaan struktur di luar organisasi pemerintahan) sudah jadi pola baru yang terjadi di pemerintah daerah," ujar Pras dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Topik Terkait
Terbaru