"PT PGN Tidak Memahami Kepentingan Publik"

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, meminta PT Petross Gas sebagai mitra dari PT Perusahaan Gas Negara, untuk mencari solusi yang tidak merugikan kepetingan publik dalam persoalanya dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Fauzi menyesalkan bila PGN benar-benar menghentikan pasokan gasnya untuk menyediakan SPBG untuk busway koridor II dan III, pada 1 April 2009 mendatang. Menurutnya, PGN tidak memahami kepentingan publik bila hal itu tetap dilakukan.

"Saya kira solusi itu tidak pantas di ajukan untuk instasi yang mewakili negara," ujar Fauzi di Balai Kota, Jumat 27 Maret 2009.

Akibat rencana PGN menghentikan pasokan gasnya, maka beberapa rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas penggunaan bahan bakar gas untuk kebutuhan transportasi umum seperti taksi dan bajaj akan terhambat.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menyelesaikan kewajibannya pada PT Petross Gas sebagai mitra dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar Rp 9,5 miliar.

"Kalau Pemprov DKI Jakarta tidak juga menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian kerjasama, dampaknya bukan hanya berpengaruh pada pasokan gas untuk bus Transjakarta," kata Direktur Utama PT Petross Gas, Andika A Hermanto saat jumpa pers beberpa waktu lalu.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku telah menyelesaikan kewajibannya, hanya saja, PT Petross Gas yang belum menyetorkan kepada PT PGN sebagai pemasok.

Trans Batavia sebagai pengguna BBG saat ini terus membayar tagihan sebesar Rp 2.652 per liter. Seharusnya PT Petross kata Fauzi membayar ke PGN Rp 1.460 dari Rp 2.650 tersebut.