NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Batas Verifikasi Desa Fiktif hingga Akhir Tahun Ini Hanya di Konawe

Rabu, 20 November 2019 | 00:06 WIB
Oleh : Raden Jihad Akbar, Arrijal Rachman,
Foto :
  • tvOne
Satu di antara puluhan desa fiktif penerima Dana Desa, yakni Desa Tanggondipo di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

VIVAnews – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengaku tak sanggup untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh terkait keberadaan desa fiktif hingga akhir tahun ini. Padahal, Kementerian Keuangan akan melakukan pembekuan pencairan dana desa pada Desember 2019 hingga Kemendagri menyelesaikan verifikasi tersebut.

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irawan, mengatakan, mustahil bagi pihaknya untuk melakukan verifikasi seluruh desa penerima dana desa yang saat ini jumlahnya sebanyak 74.953 dan tersebar di 34 provinsi Indonesia hingga akhir tahun. Proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Waktunya enggak bisa cepat, anggarannya enggak bisa kecil. 74.953 desa untuk wilayah Indonesia memverifikasi ulang, validasi," tegas dia di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Karena itu, dia menilai, batasan waktu untuk melakukan verifikasi itu hanya berlaku bagi wilayah yang terdapat desa yang saat ini terbukti tidak tertib administrasi, yakni yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Diperkirakan, jumlahnya hanya sebanyak lima desa, tidak mencapai 56 desa sebagaimana yang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Batas akhir verifikasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini hanya berlaku untuk Kabupaten Konawe, Sultra. Walau begitu, verifikasi secara menyeluruh meliputi desa-desa yang ada di Indonesia akan dilakukan. Hanya itu kan membutuhkan waktu yang panjang,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan, akan membekukan dana desa tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 untuk penyaluran tahap ke-3, hingga Kementerian Dalam Negeri mampu mendata jumlah desa fiktif yang selama ini menyedot dana desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menjelaskan, tindakan itu dilakukan sebagai upaya agar dana desa tahun ini yang berjumlah Rp70 triliun, tidak tersalurkan seluruhnya ke desa-desa fiktif atau yang bermasalah secara administrasi.

Penyaluran dana desa, secara prosedurnya, kata Prima, memang dilakukan dalam tiga tahap yakni, tahap I 2019 dilaksanakan sepanjang Januari dengan besaran 20 persen. Tahap II dilaksanakan paling cepat pada Maret dan paling lambat akhir Juni dengan besaran 40 persen. Selanjutnya, tahap III dilakukan paling cepat Juli dan paling lambat akhir Desember dengan alokasi 40 persen.

Topik Terkait
Terbaru