NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Kejagung Endus Keterlibatan Pihak Lain di Korupsi Jiwasraya

Jumat, 17 Januari 2020 | 18:13 WIB
Oleh : Antique, Bayu Nugraha,
Foto :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim jadi tersangka.

VIVAnews – Kejaksaan Agung atau Kejagung mengatakan, pihaknya masih mendalami apakah adanya dugaan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Penyidik masih mencari bukti-bukti tambahan, untuk menjerat pihak yang terlibat tersebut.

“Masih dalam proses penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, saat dikonfirmasi, Jumat 17 Januari 2020.

Hari menjawab diplomatis, saat disinggung keterlibatan pihak BUMN atau swasta dalam skandal rasuah di perusahaan pelat merah tersebut. Dia meminta semua pihak bersabar dan memberi waktu kepada penyidik untuk bekerja.

“(Keterlibatan swasta atau BUMN) kemungkinan bisa ada, bisa tidak, diikuti dulu perkembangan penyidikannya,” katanya.

Menurut Hari, penyidik masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk membuat terang kasus ini. Termasuk, menelisik peran pihak lain dalam kasus yang telah menjerat lima orang tersangka tersebut.

“Kita gali keterangan para saksi nanti dijadwalkan pemeriksaan saksi lain, pengembanganya kita tunggu saja,” kata Hari.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup.

Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik Terkait
Terbaru