Pemerintah Akui Sulit Lindungi Tekstil

VIVAnews - Pemerintah mengakui sulit menerapkan mekanisme perlindungan atau safeguard untuk tekstil dan produk tekstil. 

"Ini mekanisme perlindungan dalam negeri yang paling ringan, tapi sulit diterapkan," kata Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Edy Putra Irawady usai Rapat Kerja Departemen Perindustrian 2009, di Jakarta, Selasa malam, 17 Februari 2009.

Sulitnya menerapkan perlindungan pada tekstil, menurut Edy, terletak pada penentuan parahnya kerugian atau serious injury. "Tekstil itu kan luas, mulai dari kain hingga garmen (pakaian jadi). Banyak negara lain sudah melakukan," ujar dia.

Negara-negara tersebut cepat-cepat melakukan perlindungan guna membunuh kesempatan impor berkembang, walaupun nantinya akan dicabut.

Mekanisme perlindungan, menurut Edy, paling ringan karena bersifat temporer yang dijalankan karena desakan impor. Tapi penentuan mekanisme ini harus hati-hati jangan sampai salah di tengah jalan. Karena, dia mengatakan, pembuktiannya harus detail.

Edy menambahkan, pembuktian perlindungan dilakukan jika ada impor yang mengganggu. "Karena syaratnya lebih tinggi dari dumping, yaitu jika ada kerugian serius. Kalau tidak ditolong sektor tekstil akan mati," kata dia. Menurut dia, harus dibuktikan benar-benar ada impor yang merugikan.