NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Pertimbangan Hakim Atas Vonis Pelajar Pembunuh Begal

Jumat, 24 Januari 2020 | 22:26 WIB
Oleh : Siti Ruqoyah,
Foto :
  • VIVAnews/Lucky Aditya
Pelajar berinisial ZA, pembunuh begal divonis setahun pembinaan

VIVAnews – Majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang memvonis satu tahun pembinaan terhadap ZA, pelajar kelas XII yang menjadi terdakwa pembunuhan begal. Keputusan hakim mendapat apresiasi DPR RI.

Wakil Ketua Komisi hukum DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad SahronI menilai sudah selayaknya kasus pidana yang melibatkan seorang anak, proses hukumnya mengedepankan pembinaan, terlebih jika tersangka atau terdakwa berada pada posisi membela diri atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

“Jelas dalam KUHP disebutkan bahwa penghilangan nyawa seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Namun kearifan penegak hukum dituntut untuk sangat bijak dalam menilai duduk persoalan yang sesungguhnya,” kata Sahroni di Jakarta, Jumat 24 Januari 2020.

Ditegaskan Sahroni, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pembegal yang terjadi di Malang dilatarbelakangi oleh sikap terdakwa membela kekasihnya yang menjadi korban pembegalan. Dalam posisi tersebut Sahroni memandang hakim telah berlaku bijaksana lewat keputusannya memvonis terdakwa dengan sanksi pembinaan.

“Saya memandang hakim telah menjalankan diskresi atas kewenangannya dengan tepat,” imbuh Sahroni.

Lebih jauh Sahroni menyebut vonis ini bisa menjadi yurisprudensi dalam proses penegakan hukum ke depan sehingga dalam perkara-perkara sejenis, khususnya yang melibatkan anak lebih mengedepankan rehabilitasi atau pembinaan dibanding hukuman kurung badan sebagai disebutkan dalam KUHP.

Hal tersebut kata politisi muda asal Tanjung Priok ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimana hakim melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

“Memang terbilang belum umum diterapkan, namun bisa menjadi bagian dari restoratif justice dalam  sistem hukum pidana kita,” ucap Sahroni.

Topik Terkait
Terbaru