KPU: Pemadaman Listrik Rawan Konflik

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum mengkhawatirkan kekurangan pasokan listrik selama Pemilihan Umum berlangsung. Pasalnya, pemadaman listrik sangat rentan menimbulkan konflik.

"Kalau penerangan kurang, potensi konfliknya sangat tinggi," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di sela Rapat Koordinasi Ketenagalistrikan Menjelang Pemilu dan Pengamanan Obyek Vital PLN dalam Rangka Mensukseskan Pemilu di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009.

Karena itu, KPU meminta selama proses penghitungan suara pada 9 April - 9 Mei tidak ada pemadaman listrik. "Kami minta PLN menyiapkan genset," kata dia.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, berdasarkan pengamatan PLN, saat Pemilu beban pucak justru turun, sebab pada masa itu seluruh aktivitas diliburkan. 

"Mereka melakukan pencoblosan, di mana beban industri jauh lebih besar dari beban rumah tangga dan kantor," kata Fahmi. "Karena industri libur, beban puncak turun."

Fahmi mengatakan, mengacu kondisi kelistrikan secara umum, beban puncak relatif aman, termasuk menjelang Pemilu.