PDIP Temukan Rekayasa Pemilih di Pacitan

Sumber :

VIVAnews - PDI Perjuangan (PDIP) menemukan adanya dugaan manipulasi data Daftar Pemilih Tetap atau DPT di empat daerah di Jawa Timur. Salah satu daerah itu adalah kampung halaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pacitan.

"Kami menemukan penggelembungan DPT di Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, saat jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2009.

Pramono mengatakan, penggelembungan dan manipulasi data itu termasuk ke dalam kategori kejahatan. Modus kejahatan yang dilakukan itu, diduga dengan cara memasukkan data-data fiktif ke dalam Daftar Pemilih Tetap.

Menurut Pramono, tujuh modus kejahatan manipulasi DPT itu yakni:
1. Ditemukan Nomor Induk Kependudukan yang digandakan untuk beberapa pemilih.
2. Ditemukan nama-nama pemilih Nomor Induk Kependudukan yang sama tetapi berbeda tempat tanggal lahir dan alamatnya.Indikasinya, nama-nama orang itu adalah sama atau sebenarnya hanya satu orang, namun dirubah tempat tanggal lahir dan alamatnya.
3. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, tetapi alamat berbeda.
4. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat tanggal lahir dan alamat yang persis sama, atau identik. Namun, diubah nomor urutnya dalam DPT atau muncul berulang kali di beberapa Tempat Pemungutan Suara.
5. Ditemukan nama-nama pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang tidak standar. Nomor Induk Kependudukan yang seharusnya terdiri dari unsur angka telah diubah dan ditambahi dengan huruf atau tanda baca. Bahkan, ada Nomor Induk Kependudukan yang kurang dari 16 digit.
6. Ditemukann nama-nama pemilih yang berumur di bawah 17 tahun dan belum menikah. Bahkan di beberapa DPT terdapat nama-nama pemilih berumur 15 tahun.
7. Ditemukan nama-nama pemilih yang datanya kosong atau tidak lengkap. Tidak ada Nomor Induk Kependudukan, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, dan alamat pemilih.

"Ini sebenarnya merupakan temuan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Dan PDI Perjuangan meminta agar KPU (Komisi Pemilihan Umum) memperbaiki DPT-DPT ini," ujar Pramono. Berdasarkan pantauan VIVAnews, jumlah data yang diduga dimanipulasi itu lebih dari 100 ribu orang.