Tim Penanggulangan: Warga Sidoarjo Mesti Arif
VIVAnews - Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meminta agar penyelesaian proses jual beli dapat diselesaikan secara arif. Proses jual beli yang dimaksud adalah antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga korban lumpur pemilik tanah.
"Jangan ada satu pihak pun yang merasa tertekan," kata anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Setya Novanto di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 19 Februari 2009.
Menurut dia, warga juga mesti sadar bahwa krisis global telah membuat arus uang di Minarak untuk transaksi menjadi tersendat. Maka itu, warga diminta bersabar dalam menerima proses jual beli tanah ini.
"Untuk sementara ini, Minarak hanya punya uang untuk membeli tanah sebanyak Rp 40 miliar sebulan. Ya itu mesti diterima dengan sabar. Toh, sebelumnya (sebelum krisis finansial), jual beli berjalan lancar," lanjut anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Nusa Tenggara Timur ini.
Novanto juga melihat, ada sebagian warga yang tidak fair dalam melihat persoalan lumpur Sidoarjo. Novanto menuturkan, sampai saat ini kesalahan yang ada seolah-olah hanya ditimpakan kepada Lapindo.
"Padahal, keputusan pengadilan yang ada tidak menyalahkan Lapindo dan pemerintah. Bahkan, keputusan itu menyebutkan bahwa kejadian semburan lumpur Sidoarjo adalah fenomena alam," kata Novanto.
Dengan demikian, lanjutnya, bisa dikatakan bahwa selama ini Keluarga Bakrie mau menyelesaikan persoalan lumpur Sidoarjo karena tingginya rasa empati terhadap warga. Novanto kembali menegaskan, bila proses jual beli itu menggunakan dana dari Lapindo, maka tidak akan cukup.
"Dapat kita bayangkan bagaimana jika Bakrie bangkrut. Soal lumpur Sidoarjo akan semakin runyam," kata Novanto sambil menambahkan, tak ada kaitannya antara Lapindo dan Bakrie, karena badan hukum itu terbatas.
Menurut Novanto, tanggung jawab hukum Lapindo tidak boleh dikaitkan dengan nama baik pribadi, reputasi, dan citra politik keluarga. Dia juga menilai agar persoalan sosial ini segera selesai, maka dibutuhkan keterlibatan perbankan.
Keterbatasan finansial yang dialami oleh Minarak sekarang bisa dijembatani oleh bank. Dengan demikian, maka keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempercepat proses jual beli bisa dijalankan.
Selain itu, Novanto mengingatkan agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo segera mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol Porong. Ini agar roda ekonomi Jawa Timur bisa berjalan normal kembali. "Jika ada persoalan yang menghambat, jangan ragu-ragu gunakan payung hukum yang ada," ujar Novanto.