NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

YLKI Kritik Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tak Tepat Sasaran

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:19 WIB
Oleh : Daurina Lestari, Fikri Halim,
Foto :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Tumpukan tabung gas Elpiji 3 kg

VIVAnews – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI buka suara terkait rencana penerapan sistem distribusi tertutup elpiji 3 Kg bersubsidi. Isu ini kembali mencuat karena sistem ini, menurut Ditjen Migas Kementerian ESDM akan diterapkan pada pertengahan tahun 2020. 

Melalui sistem ini, masyarakat mampu tidak boleh lagi membeli elpiji 3 Kg bersubsidi. Harga pasaran untuk masyarakat mampu pun diperkirakan bisa mencapai Rp35 ribu per tabung. 

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menuturkan, yang patut dikritisi dari kebijakan ini adalah model pendataan terhadap kelompok penerima subsidi langsung yang dianggap rumah tangga miskin. Dia mengaku khawatir masih ada salah pendataan, atau praktik patgulipat, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan. 

"Misalnya rumah tangga tidak miskin, tapi dekat dengan Ketua RT/RW, akhirnya mendapat subsidi. Sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak dekat dengan Ketua RT/RW malah tidak mendapatkan subsidi," kata Tulus melalui keterangannya, Jumat 17 Januari 2020. 

Kalau pun nantinya Pemerintah memberikan subsidi secara tunai, menurutnya harus ada penjaminan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna misalnya membeli rokok.

"Pemberian subsidi secara tunai bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya, sehingga akan terdeteksi secara transparan dan akuntabel. Seberapa banyak rumah tangga miskin dimaksud menerima subsidi dari negara baik subsidi kesehatan, pendidikan, energi, pangan, dan lain-lain," ujarnya.

Tidak tepat sasaran

Pada awal upaya migrasi dari minyak tanah ke gas elpiji tahun 2004, Tulus menjelaskan distribusi gas elpiji 3 kg adalah tertutup, dengan kartu kendali. Namun di tengah perjalanan, kartu kendali tak berfungsi, dan selanjutnya distribusinya bersifat terbuka alias siapa pun boleh membeli. 

"Kondisi semakin parah manakala harga gas elpiji 12 kg makin mahal (harga keekonomian), sementara harga elpiji 3 kg tetap. Akhirnya banyak pengguna gas elpiji 12 kg yang turun kelas menjadi pengguna gas elpiji 3 kg," jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut dia, kisaran pengguna yang turun kelas bisa mencapai 15-20 persen. Akibatnya subsidi gas elpiji 3 kg menjadi tidak tepat sasaran, karena pengguna 12 kg yang turun kelas adalah kelompok masyarakat mampu. 

Pada akhirnya patut diwaspadai dengan ketat, perihal potensi distorsi semacam ini dan diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin secara presisi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg dan jaminan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang wajar. 

"Jangan sampai harganya melambung karena ada pembiaran pelanggaran HET. Jika hal ini terjadi akan mengganggu daya beli masyarakat dan memicu inflasi secara signifikan," ucapnya. 

Topik Terkait
Terbaru