RI-Bangladesh Sepakat Cegah Pencucian Uang

VIVAnews - Pemerintah Indonesia lewat Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan dan Bangladesh sepakat mncegah praktik pencucian uang. Kedua negara siap melakukan pertukaran informasi.

Penandatangan MoU dilakukan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein  dan Abdul Quasem, Executive Director and Financial Intelligence Unit (FIU) Head Anti Money Laundering Department Bangladesh Central Bank, Senin 16 Maret 2009.

Dalam siaran pers PPATK disebutkan, kerjasama yang dilakukan ini merupakan upaya memperkuat kerjasama internasional yang dilakukan kedua negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan. Dengan adanya ikatan seperti ini diharapkan dapat lebih mempermudah pertukaran informasi.

Esensi dari perjanjian kerjasama tersebut antara lain, kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan kedua tindak pidana tersebut.  Secara spesifik,  tindak pidana korupsi merupakan masalah besar bagi Indonesia dan Bangladesh. Untuk mencegah dan memberantas salah satu dari tindak pidana asal pencucian uang  ini kedua negara sepakat untuk saling membantu dan bertukar pengalaman.

Informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan merupakan kewajiban masing-masing  lembaga untuk menjaga kerahasiannya, tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan, tidak dapat diteruskan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari pemilik informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk memberikan informasi yang diminta apabila bertentangan dengan kepentingan negara masing-masing. Kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan (financial intelligent unit/FIU) Bangladesh merupakan kerjasama luar negeri  yang ke 29.

Sebelumya PPATK telah melakukan kerjasama dengan FIU Brunei Darussalam , FIU Amerika Serikat dan FIU negara-negara  lainnya.  Sejak tahun 2003 PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU lain sebanyak 261 kali. Dengan rincian, penerimaan informasi dari FIU lain atas dasar permintaan PPATK sebanyak 135 kali, pemberian informasi kepada FIU lain atas dasar permintaan FIU sebanyak 109 kali, penerimaan informasi dari FIU lain secara spontan sebanyak 13 kali dan pemberian informasi kepada FIU lain secara spontan sebanyak 4 kali.

Sampai dengan 28 Februari 2009, PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada Kepolisian RI sebanyak 613 kasus dan kepada Kejaksaan Agung RI sebanyak 31 kasus. Dari sejumlah kasus ini, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan hukuman kepada 19 terhukum karena dinilai telah melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 (UU TPPU).