BPK: Zaman Orba Kacau, Pinjaman Tak Jelas

Sumber :

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan akan segera mengumumkan hasil audit pinjaman luar negeri pada Maret 2009. Pinjaman yang diperiksa tersebut adalah seluruh pinjaman Pemerintah Pusat yang sedang berjalan maupun yang sudah tutup buku.

Menurut Anggota V BPK Hasan Bisri, pemeriksaan audit ini sudah dilakukan. "Kita ambil sampling saja, jumlahnya ada 66 loan (pinjaman) dengan nilai sekitar Rp 45 triliun," ujar Hasan di BPK, Jumat, 30 Januari 2009.

Audit dilakukan untuk melihat tingkat realisasi, penyerapan, nilai akumulatif dan bagaimana penggunaanya. Misalnya, apakah pinjaman luar negeri itu sesuai dengan studi kelayakan yang diajukan atau tidak. "Kalau pinjaman itu kan pasti ada studinya, jadi bagaimana pelaksanaanya misalnya untuk yang pembangunan di desanya, kita akan lihat," ujarnya.

Namun terkait seperti apa hasil audit tersebut, Hasan masih enggan menyebutkannya. Hanya saja diakui bahwa pencatatan pinjaman dalam anggaran benar-benar tidak seragam. "Pencatatan ini awalnya berserakan dimana-mana, di Bappenas, Depkeu, dan BI itu tidak ada yang sama, baru pada era Sri Mulyani semua mulai ditertibkan," ujarnya.

Terutama pada era 80-an, menurut dia, model pembukuannya lebih kacau. "Sistem tidak dibangun dengan baik, ganti pejabat, ganti model terlebih pada Orde Baru tidak membuat model neraca," katanya. Sehingga dengan metode laporan yang hanya berbasis realisasi, tingkat kewajiban dan kekayaan menjadi tidak setara. "Jadi pinjaman ada berapa tidak jelas, ada yang nagih ya dibayar," katanya.

Hasan juga mengatakan dari hasil audit ini nanti bisa diketahui berapa berapa banyak kerugian negara. Pasalnya ada beberapa pinjaman yang sudah ditandatangani, namun pada kenyataanya penyerapannya sangat rendah. Padahal dengan penyerapan yang tidak maksimal, negara tetap dikenakan komitmen fee. Beberapa pinjaman yang diaudit adalah jumlah pinjaman yang masuk kategori besar seperti berasal dari Jepang dan ADB.