NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Jiwasraya dan Asabri Terjungkal Saham Gorengan

Jumat, 17 Januari 2020 | 06:10 WIB
Oleh : Endah Lismartini, Arrijal Rachman, Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya,
Foto :
  • VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
Direktur Utama PT Asabri, Sonny Widjaja

VIVAnews – PT Asuransi Jiwasraya tengah dalam masa penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Kasus gagal bayar klaim yang mencapai Rp13,7 triliun di perusahaan pelat merah itu diduga terjadi karena korupsi sistematis yang dilakukan beberapa pihak.

Akibatnya, mereka yang diduga terlibat mulai ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan. Sisanya dicekal oleh Kejagung. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk.

"Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar," kata Agung di BPK RI, Jakarta, pekan lalu. 

Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Kelima tersangka dijerat dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat para tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Belum juga kasus ini selesai, mencuat permasalahan yang hampir sama terjadi di PT Asabri. Asabri adalah BUMN penjamin asuransi dan dana pensiun para anggota TNI dan Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bahkan menyatakan ada dugaan korupsi lebih dari Rp10 triliun di BUMN ini. 

Mahfud menyebut bahwa permasalahan yang menyangkut Asuransi Jiwasraya mirip dengan yang dialami Asabri. Sama-sama perusahaan milik negara, dan dugaan korupsi muncul manakala perseroan menjual produk investasi dibalut polis asuransi.

Menurut Mahfud, ada persamaan modus dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan korupsi Jiwasraya. “Modus operandinya sama. Bahkan mungkin ada beberapa orangnya yang sama," kata Mahfud. Ia berjanji akan menyelesaikan kasus ini bersama menteri BUMN dan menteri Keuangan.

Mahfud melanjutkan, skandal korupsi di tubuh Asabri sebetulnya pernah terjadi pada 1998. Kala menjadi menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000, dia menemukan temuan yang hampir serupa. Dan kali ini ia mendapat temuan sama bahkan disebutnya korupsi di Asabri kali ini mencapai Rp10 triliun.

"Sesudah itu kasus itu diadili dan sudah ada terpidananya juga, swasta dan TNI aktif. Sekarang kok terjadi lagi sesudah negara mengeluarkan duit untuk prajurit," kata dia.

Saham Gorengan Bikin Celaka

Kasus Jiwasraya dan Asabri disebut mirip. Sebab kedua BUMN ini mengelola dana perusahaan dengan menyertakannya di perusahaan investasi yang ternyata bukan perusahaan investasi yang kredibel. Kedua perusahaan ini membeli saham milik PT Hanson International Tbk milik taipan Benny Tjokro.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirdjoatmodjo bahkan mengatakan ada kaitan antara kasus kesalahan penempatan dana kelolaan kedua perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan asuransi tersebut berinvestasi pada perusahaan yang memiliki saham-saham yang nilainya anjlok.

Akibatnya, Asabri akhirnya mengalami kerugian sekitar Rp10 triliun, karena saham yang dibeli merupakan saham-saham yang tidak berkualitas atau saham-saham gorengan.

"Jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," ujar Kartika di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. 

Wamen memastikan, tindakan yang akan diberikan pada Jiwasraya dan Asabri akan berbeda. Sebab nilai kerugiannya berbeda, dan Asabri adalah asuransi sosial. Ia mengatakan akan berdiskusi dengan menteri Keuangan untuk memastikan tindakan apa yang bisa diambil. 

Direktur Utama PT Asabri, Sonny Widjaja menyangkal semua pemberitaan yang beredar terkait BUMN yang ia kelola. Sonny dengan tegas mengatakan bahwa PT Asabri menjamin dana pensiun para anggota TNI-Polri tidak hilang dan tetap dikelola secara baik oleh pihak Asabri.

"Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri, dan seluruh ASN Kemenhan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman. Tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua BUMN besar tersebut terus bergulir. Dalam kasus Asabri, proses penyelidikan masih berjalan. Sementara itu, dalam kasus Jiwasraya, tersangka sudah ditetapkan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku terus terlibat aktif dalam proses penyehatan PT Asuransi Jiwasraya. Saat ini, OJK tengah mengawasi mekanisme penyehatan yang dilakukan pemerintah terhadap asuransi pelat merah tersebut.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi mengatakan, dalam proses penyehatan di industri asuransi, yang paling penting adalah komitmen permodalan dari pemegang sahamnya, dalam hal ini pemerintah, supaya likuiditas perusahaan dapat terjaga.

"Karena ketika bisnis masuk ke sektor itu, ya risikonya di situ dan menjadi tanggung jawab dari pemegang saham. Alhamdulillah kita sudah dengar Kementerian BUMN akan menyelesaikan," kata dia di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Langkah Penyelesaian: Membentuk Holding hingga Reformasi Industri Keuangan

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Kepada menteri BUMN, Presiden meminta agar memprioritaskan nasabah.

Menurut Jokowi, hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan dari sisi bisnis dan hukum. Jokowi mengaku memberi instruksi kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk menyelesaikan dari sisi bisnis.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pihaknya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan rapat khusus dengan DPR membahas kasus Jiwasraya. Jika tak ada aral melintang, pembahasan terkait Jiwasraya ini akan dilaksanakan pada 20 Januari 2020.

Erick menegaskan, langkah-langkah sudah disiapkan untuk bisa membayar kewajiban kepada nasabah. Salah satunya adalah membentuk holding BUMN asuransi.

"Membentuk holding, dari holding itu sudah ada cash flow Rp1,5-2 triliun (per tahun)," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 Januari 2020. 

Lewat pembentukan holding, akan ada pendapatan sekitar Rp8 triliun selama empat tahun ke depan. Proses kesepakatan pembentukan holding ini diperkirakan dilakukan pada pertengahan Februari 2020.

Soal usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Jiwasraya, Erick menolak mengomentari, karena menurutnya hal tersebut adalah wilayah Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, Kementerian BUMN memilih segera menyelesaikan perintah Presiden untuk memprioritaskan nasabah Jiwasraya. 

Sementara itu, untuk mencegah kasus ini terulang, Otoritas Jasa Keuangan mengklaim telah mulai melakukan reformasi terhadap industri keuangan non bank atau IKNB sejak 2018. Reformasi tersebut, terkait dengan perbaikan penerapan manajemen risiko, governance yang lebih baik, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, proses reformasi tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menciptakan sistem yang stabil di industri tersebut. Sebab, reformasi di perbankan saja membutuhkan waktu lima tahun supaya stabil. 

"Ini oleh OJK sudah jadi policy statement 2018. Tetapi, penerapannya perlu waktu, insya Allah 2020, sudah mulai kita terapkan. Ini jadi agenda berlanjut, karena di perbankan itu kita perlu lima tahun dari 2000 sampai 2005," kata dia di Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Menurut dia, keseluruhan ekosistem industri tersebut harus diperbaiki, mulai dari hulu hingga hilirnya. Sebab, dengan terbangunnya ekosistem yang kuat itu, maka ke depannya sektor keuangan akan lebih resiliensi dan transparan.

"Yang paling penting, menteri BUMN, OJK, menkeu nanti akan selesaikan bisnis ekonominya. Kemudian urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Itu saya kira penting diselesaikan," kata Jokowi. 

Khusus kasus Jiwasraya, OJK mengatakan telah mengingatkan Jiwasraya untuk mengevaluasi produk saving plan dan menyesuaikan guaranteed return sesuai dengan kemampuan pengelolaan investasi perusahaan. Dalam hal Jiwasraya akan menghentikan seluruh produk saving plan, maka perlu memperhatikan kondisi likuiditas perusahaan.

Saat ini, pemerintah bersama manajemen baru melakukan aksi korporasi untuk menambah likuiditas Jiwasraya demi menyelesaikan polis jatuh tempo para nasabahnya. Salah satunya pembentukan anak usaha Jiwasraya Putera. OJK ikut terlibat dalam pembuatan aturan dan pengawasan. (art)

Topik Terkait
Terbaru