NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Indonesia Ancang-ancang Lockdown

Selasa, 31 Maret 2020 | 06:04 WIB
Oleh : Mohammad Arief Hidayat,
Foto :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Foto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran Covid-19

VIVAnews – Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dia tak sedikit pun berpikir untuk memberlakukan karantina wilayah alias lockdown demi menghentikan laju penyebaran wabah Corona di Indonesia mulai diuji.

Waktu pernyataan itu disampaikan memang terasa melegakan, seolah sudah ada jaminan situasi di Indonesia tak akan seseram di Italia, atau Wuhan, kota asal wabah Covid-19 di China. Tetapi sekarang titah sang Kepala Negara mulai terdengar rapuh, terutama setelah jumlah kasus infeksi Corona di Tanah Air terus meningkat signifikan dan tingkat kematiannya tinggi.

Ribuan orang mudik lebih dini dari Jakarta ke daerah-daerah. Sejumlah daerah tak lagi segan mewacanakan lockdown lokal, bahkan ada sudah memulai.

Surat telegram rahasia kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang berisi perintah persiapan lockdown di wilayah Jakarta dan sekitarnya bocor ke publik. Polisi tak menyangkal kabar itu, meski memang belum ada keputusan dari pemerintah pusat untuk mengarantina Ibu Kota. Polisi berdalih itu untuk simulasi alias latihan, jadi aparat sudah siap kalau-kalau nanti diputuskan lockdown.

Sudah siaga lockdown

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, semula berhati-hati berbicara yang berkonten tentang lockdown atau sejenisnya. Namun, belakangan dia mulai terang-terangan, di antaranya bahwa pemerintah secepatnya membahas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Karantina. Bahkan, pemerintah mulai memilah dan memilih model-model lockdown di sejumlah negara.

Dipilihlah model lockdown seperti di Belanda, yang secara umum tidak menutup total-jenderal seluruh aktivitas publik, melainkan masyarakat masih dapat beraktivitas meski amat terbatas dan dengan penjagaan lebih ketat.

Wilayah utama di Indonesia yang dimungkinkan dikarantina ialah episentrum pandemi: DKI Jakarta. Namun, sebagaimana ancang-ancang Kepolisian Jakarta, diperkirakan daerah-daerah sekitar Ibu Kota—Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi—bakal diisolasi juga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berterus terang telah membahas skenario itu dan persiapan-persiapannya dengan panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya dan kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Dua provinsi yang beberapa kotanya berbatasan dengan Jakarta, yakni Jawa Barat dan Banten, juga sudah menimbang-nimbang keputusan lockdown. Gubernur Ridwan Kamil bahkan meminta warga Jawa Barat agar mempersiapkan diri agar tidak kaget jika sewaktu-waktu diputuskan lockdown.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga mulai bersiap-siap. Semua kendaraan yang mengangkut orang akan dilarang keluar atau masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; tidak hanya angkutan jalan raya melainkan juga kereta api. Operator-operator bus antarkota dalam provinsi juga sudah diberitahu, melalui Organisasi Angkutan Darat, tentang rencana kebijakan larangan keluar-masuk Jabodetabek.

Jokowi maupun Anies mulai menyadari bahwa anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, termasuk tidak mudik, hanya akan masuk kuping kanan lalu keluar kuping kiri. Lebih dari empat belas ribu orang, menurut catatan pemerintah, sudah keluar dari Jabodetabek menuju kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta.

Mereka tak dapat dicegah, apalagi dikembalikan. Mereka tak bisa bertahan lebih lama di Jakarta karena kegiatan ekonomi sudah lumpuh.

Pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain, apalagi mereka dari episentrum pandemi—Jakarta—telah meningkatkan sekaligus mempercepat potensi penularan Covid-19. Sudah 1.414 orang terinfeksi dan 122 di antaranya meninggal dunia (data 30 Maret 2020). Wilayah persebarannya sudah meluas hingga 31 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Berarti tersisa tiga provinsi lagi yang belum dimasuki corona.

Darurat Sipil

Keputusan lockdown (apa pun istilahnya) atau tidak memang ada di tangan Jokowi, sesuai Undang Undang tentang Karantina Kesehatan. Presiden memang belum memutuskan itu, sejauh ini, terutama karena pertimbangan dampak buruknya bagi perekonomian nasional, apalagi kalau ibu kota negara yang diisolasi. Namun, pernyataan-pernyataan Presiden belakangan mulai mengisyaratkan situasi-situasi yang tak terkendali sehingga memerlukan keputusan yang tegas dan kuat.

Jokowi, misalnya, insaf pada kenyataan bahwa orang-orang tidak dapat dicegah untuk mudik kalau hanya dengan imbauan atau anjuran. “Perlu ada langkah-langkah lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," katanya. Dia juga mewanti-wanti para kepala daerah agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk kepada warga yang sudah telanjur mudik dan tiba di kampung halaman.

Kepala Negara juga memerintahkan kepada para aparaturnya agar mempercepat realisasi program jaring pengaman sosial, termasuk program insentif ekonomi, terutama kepada masyarakat pekerja informal yang terdampak langsung pembatasan interaksi sosial akibat wabah Corona.

Isyarat lebih terang datang dari Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Mengumumkan melalui akun Twitter-nya, Fadjroel menulis, “Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu: PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil".

Topik Terkait
Terbaru