NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Strategi Kalem Mengadang Corona dengan Pembatasan Sosial

Kamis, 2 April 2020 | 06:30 WIB
Oleh : Mohammad Arief Hidayat,
Foto :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo Tinjau RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang

VIVAnews – Pemerintah Indonesia mengubah strateginya dalam memerangi wabah corona atau covid-19. Khawatir dengan kegagalan siasat lockdown atau karantina wilayah seperti di Italia, Prancis, Denmark, dan belakangan India, Presiden Joko Widodo mengumumkan taktik baru yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Strategi awal dengan social distancing yang kemudian dimutakhirkan dengan physical distancing terbukti tak efektif, sementara korban terinfeksi Covid-19 terus berjatuhan dan wilayah persebarannya sudah meluas hingga 32 provinsi. Upaya memutus rantai penularan tidak lagi hanya dengan menjaga jarak interaksi tapi diperluas dengan membatasi aktivitas orang dalam skala lebih besar—kota/kabupaten atau provinsi.

Sayangnya kebijakan turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu diputuskan setelah puluhan ribu orang perantau tak tercegah pulang kampung dari episentrum pandemi corona, Jakarta, ke daerah-daerah di Jawa. Pusat pandemi tetap di Jakarta tetapi akan segera bersemi di daerah-daerah.

Strategi kalem

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, “adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19”. Tindakannya meliputi meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.

Tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah sejauh ini meski cenderung sebagian-sebagian saja. PSBB diharapkan lebih dari itu dan lebih tegas: para kepala daerah, berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, yang menetapkan daerahnya memberlakukan PSBB. Kebijakan itu akan dibarengi tindakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan pembatasan sosial—tidak lagi sebatas anjuran untuk tidak keluar rumah atau keluar kota.

Keputusan suatu daerah memberlakukan PSBB tidak hanya atas persetujuan pemerintah pusat, tetapi juga harus memenuhi dua persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3: “a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;” dan “b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.”

Sebagian kalangan menilai kebijakan itu sebagai strategi kalem alias kurang agresif dibandingkan dengan karantina wilayah dalam memerangi wabah Covid-19. Bahkan muncul spekulasi bahwa pemerintah tak memilih siasat karantina wilayah karena tak sanggup menanggung konsekuensinya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar warga yang berada di wilayah karantina.

Sejumlah ahli sebenarnya telah menyarankan agar pemerintah lebih agresif memerangi Covid-19. Seorang pakar epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, bahkan menyarankan pemerintah mengarantina pulau Jawa, alih-alih sekadar Jakarta atau kota-kota tertentu. “Karena virus ini tidak mengenal istilah-istilah administratif provinsi, kabupaten.”

Selain juga menggencarkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai terinfeksi, menurut Pandu, karantina pulau Jawa sama dengan mencegah penularan corona meluas hingga ke pulau-pulau lain. “Kita harus ada dua langkah di depan,” dia berpendapat, “sehingga kita bisa mengadangnya, bukan mengejarnya; kalau megejarnya, sudah terlambat.”

Peringatan Pandu Riono selaras dengan kenyataan ketika Indonesia baru memasuki fase awal kejangkitan Covid-19. Waktu itu pemeriksaan spesimen dari pasien-pasien yang dicurigai terjangkit corona hanya di laboratorium utama Kementerian Kesehatan di Jakarta. Namun, setelah disadari mekanisme itu berbelit-belit dan lama, diizinkanlah laboratorium-laboratorium serupa di daerah untuk memeriksa. Sayangnya sudah kalah cepat juga dengan laju penyebaran corona seiring mobilitas penduduk.

Mencegah mudik

PSBB dimaksudkan juga untuk mencegah orang-orang di Jakarta sebagai pusat pandemi, termasuk para perantau, untuk pulang kampung atau mudik. Disusunlah skema dana kompensasi untuk para perantau di Jakarta agar mereka tidak mudik, sementara tak ada penghasilan lagi selama di Jakarta.

Dana kompensasi itu, sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Bahkan, kalau masih kurang, akan ditambah dari dana pemerintah provinsi asal masing-masing warga.

Namun, dana kompensasi itu pun bukan solusi jitu, apalagi kalau jumlahnya relatif sedikit atau tidak cukup untuk kebutuhan hidup di Ibu Kota. Terutama bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau para pedagang kaki lima yang pendapatannya benar-benar kosong gara-gara PSBB atau kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jumlahnya tidak sedikit, diperkirakan mencapai leblih dari 3,7 juta orang.

Kalau dana kompensasi hanya beberapa ratus ribu rupiah, menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, gelombang mudik atau pulang kampung tetap tidak akan dapat dicegah.

Baca juga: Lupakan Lockdown, Sambutlah Darurat Sipil!

Hirup Uap Air Panas Bunuh 100 Persen Virus Corona, Cek Faktanya

Perbaharui informasi Anda mengenai penanganan wabah corona dalam tautan berikut ini.

Topik Terkait
Terbaru