NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Jakarta Setengah Lockdown

Rabu, 8 April 2020 | 06:00 WIB
Oleh : Mohammad Arief Hidayat,
Foto :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Cuaca cerah di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Lalu lintas di Ibu Kota menjadi sepi setelah muncul imbauan kerja dan belajar dari rumah untuk memutus rantai penularan virus corona.

VIVAnews – Pemerintah DKI Jakarta secara resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pengendalian wabah virus corona di Ibu Kota. Kebijakan yang telah disetujui pemerintah pusat itu berlaku mulai 7 April 2020 sampai empat belas hari berikutnya. Jika masih terdapat bukti penyebaran corona, pembatasan itu bisa diperpanjang lagi sesuai kebijakan pemerintah Jakarta.

Jadi, sejak kemarin sampai dua pekan mendatang, sekolah-sekolah dan tempat-tempat kerja diliburkan, tempat-tempat ibadah ditutup sementara dan kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah, fasilitas-fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial dan budaya dibatasi, transportasi publik dikurangi, kerumunan dilarang. Pokoknya, Ibu Kota menjadi lebih sepi daripada hari-hari sebelumnya.

Pembatasan secara massal itu dianggap mendesak karena Jakarta menjadi episentrum wabah Covid-19 di Indonesia. Sudah 1.395 orang positif terinfeksi virus corona dan 133 orang di antaranya meninggal dunia (data 7 April). Kalau laju penyebaran tak segera dihentikan dengan lebih agresif, tentu saja penularan akan tak terkendali.

Banyak yang beroperasi

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu sebenarnya lebih diorientasikan untuk masyarakat umum agar lebih banyak lagi orang yang tidak beraktivitas di luar rumah. Karena itu, sektor-sektor yang dibatasi atau ditutup cukup terbatas juga, artinya, tidak menyeluruh. Masih banyak juga bidang-bidang lain, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok dan kepentingan publik lainnya, yang tetap beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, sedikitnya ada empat sektor yang tetap beroperasi. Pertama, kantor-kantor pemerintah, Bank Indonesia, utilitas publik, pemadam kebakaran, pembangkit listrik, kantor pajak. Kedua, perusahaan komersial dan swasta seperti toko-toko kebutuhan pokok. bank, mesin ATM, media massa, telekomunikasi, pompa bensin.

Ketiga, perusahaan industri dan kegiatan produksi esensial seperti obat-obatan dan farmasi, minyak dan gas bumi, barang ekspor, komoditas pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. Keempat, perusahaan logistik dan transportasi seperti angkutan darat, laut dan udara. Kecuali untuk institusi TNI dan Polri, kantor-kantor itu harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan untuk pencegahan penularan.

Kebijakan itu juga tidak menutup jalan-jalan akses dari atau menuju Jakarta, sebagaimana dikatakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Artinya, kendaraan-kendaraan bermotor masih dibolehkan keluar atau masuk kawasan Jakarta. Tetapi jumlah penumpang angkutan umum, misalnya, dibatasi. Jumlah orang di dalam kendaraan pribadi pun dibatasi, meski peraturan detailnya masih dirumuskan.

Meski cakupan kebijakan itu relatif terbatas, semacam setengah lockdown atau karantina wilayah, cukup banyak yang terdampak. Para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online, seperti taksi online atau ojek online, dilarang membawa penumpang dan hanya dibolehkan mengangkut atau mengantar barang.

Tidak ada data pasti jumlah mereka di Jakarta dan sekitarnya, tetapi diperkirakan lebih dari satu juta orang. Jumlah itu belum ditambahkan dengan anggota keluarga mereka. PSBB memang hanya di Jakarta, tidak meliputi kota-kota sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Memang tidak semua dari pengemudi ojol itu warga Jakarta, melainkan banyak juga orang daerah-daerah sekitar, namun sumber mata pencaharian mereka selama ini terutama di Ibu Kota. 

Belum dijelaskan dengan terperinci rencana dan strategi Gubernur Anies Baswedan setelah permohonan PSBB yang dia sampaikan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto disetujui. Namun, berdasarkan keputusan Menteri, permohonan PSBB itu telah memenuhi sejumlah syarat, di antaranya “Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.”

Bantuan sosial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,57 triliun untuk program bantuan bagi warga rentan miskin di Jakarta. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial itu akan disalurkan kepada 2,6 juta warga rentan miskin yang terdampak wabah corona, seperti para pedagang kaki lima dan pengemudi ojek. Setiap orang atau keluarga rentan miskin itu akan menerima Rp880 ribu untuk bulan April dan Mei.

Pada 7 April, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan sejumlah program bantuan berbasis keluarga bagi sedikitnya 3,7 juta orang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bantuan akan diberikan selama dua bulan dalam masa tanggap darurat Covid-19, yakni April dan Mei. Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mulai dipertanyakan karena dia diharapkan berduet dengan Anies Baswedan untuk menangani masalah wabah virus ini. Riza hanya mengingatkan, DKI sudah mempersiapkan anggaran khusus sebesar Rp3 triliun untuk tanggap darurat Covid-19. Namun, katanya, jumlah itu tidak cukup sehingga harus dibantu oleh pemerintah pusat.

Sayangya, sampai kemarin, Riza mengaku belum berbicara banyak tentang penerapan PSBB di Jakarta dengan Anies Baswedan. Dia hanya berpendapat normatif, “Kita harus siap mulai mengatur pembatasan orang keluar-masuk Jakarta, terkait peliburan kantor-kantor kerja.”

Topik Terkait
Terbaru