NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Seksualitas dan Reproduksi Harus Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2019 | 06:30 WIB
Oleh : Mustakim, Rifki Arsilan, Rizal Maulana,
Foto :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Hasto Wardoyo

VIVAnews – Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jebolan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ini, merupakan Bupati Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dua periode.

Posisi Hasto sebagai kepala BKKBN, mengisi jabatan yang kosong sejak awal Januari 2019. Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (kebidanan dan kandungan) ini, dinilai merupakan sosok yang cocok memimpin BKKBN.

Usai dilantik awal Juli 2019, Hasto langsung membuat sejumlah gebrakan dan terobosan. Hal pertama yang ia lakukan adalah me-rebranding BKKBN. Hal itu dilakukan, guna mendekatkan lembaga yang mengurusi soal kependudukan ini dengan milenial. Selain itu, Hasto juga merombak struktur di BKKBN. Kebijakan itu dilakukan, agar lembaga yang ia pimpin bisa berlari kencang.

Kepada VIVAnews, Hasto mengaku tak mudah menahkodai BKKBN. Pertama, karena lembaga ini sudah nyaris dilupakan orang. Kedua, program Keluarga Berencana yang selama ini menjadi trade mark BKKBN sudah tidak populer dan dianggap usang.

Meski demikian, ia sudah menyiapkan sejumlah program dan terobosan untuk mengembalikan pamor BKKBN, agar kembali bisa masuk gelanggang. Apa saja yang akan ia lakukan?

Demikian petikan wawancara yang dilakukan di kantor BKKBN, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Apa yang membuat Anda bersedia mundur dari posisi bupati dan mau menjadi kepala BKKBN?

Saya menjalani hidup sebagai pembelajar, di samping sebagai pelayan. Karena, basic saya dokter. Saya memang menghayati hidup sebagai pelayan, sehingga menjadi bupati itu menjadi pelayan di tingkat yang lebih luas. Tapi di samping itu, saya menghayati hidup sebagai pembelajar. Sehingga, ketika saya menjadi bupati itu saya anggap sekolah. Sekolah politik, sekolah sosial, sekolah pemasyarakatan, sekolah berbagai macam permasalahan hukum dan sebagainya.

Ketika diminta memimpin BKKBN, saya anggap punya sekolah baru, media baru, namanya sistem pembelajar baru. Dulu, ada sistem pembelajar di lingkungan pemerintah daerah. Sekarang ada sistem pembelajaran yang di kelembagaan, yang sifatnya nasional. Dulu sifatnya regional, sekarang sifatnya nasional. Saya diberikan mata pelajaran tentang Aceh sampai Papua, dengan berbagai macam problematikanya, yang ibarat buku, saya belum membacanya.

Saya membaca tentang kependudukan, tentang bonus demografi, tentang bagaimana pertumbuhan penduduk, tentang pembangunan keluarga, bagaimana menciptakan keluarga bahagia, family welfare, family happiness, tidak sekedar kontrasepsi. Saya harus belajar buku baru.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo

Bagaimana prosesnya, sehingga akhirnya Anda ditunjuk jadi kepala BKKBN?

Jabatan kepala di BKKBN ini kan lama kosong. Kemudian, ada proses-proses untuk mengisi jabatan ini. Kemudian, dirapatkan di Kantor Staf Presiden. Kemudian, ada rapat-rapat di tingkat Presiden, yang akhirnya memutuskan agar posisi ini untuk segera diisi. Kalau enggak salah bulan Januari - Februari, saya sudah dikasih bocoran untuk ada di sini.

Anda tahu kenapa dipilih untuk mengisi posisi kepala BKKBN?

Mungkin, karena saya dokter obgyn. Saya lebih dekat dengan masalah-masalah reproduksi dan kontrasepsi. 

BKKBN ini sudah nyaris dilupakan masyarakat, apalagi KB. Tanggapan Anda?

PascaOrde Baru, BKKBN ini memang seolah terpuruk. Karena memang terjadi desentralisasi, sehingga struktur BKKBN dipangkas semua. Semua dilimpahkan ke daerah dan akhirnya di daerah itu bukan dihidupkan, tetapi dihilangkan. Ada 517 kepala KB di daerah, hilang semua. Ini tantangan. 

Maksudnya?

Kalau kita berpikir seperti Pak Jokowi bahwa manusia sebagai komponen utama dalam pembangunan, karena manusia diharapkan menjadi sumber SDM yang unggul, kemudian membawa Indonesia maju. Kuncinya kan di production manusia, di hulunya. Jadi, mau SD-nya bagus, gurunya bagus, SMP-nya bagus, kalau raw [bahan baku] materialnya enggak bagus, gimana?

BKKBN ini mengurusi tentang masalah proses reproduksi, mengatur jarak produksinya, tujuannya apa? Supaya kualitasnya unggul. Kalau di hulu ini tidak dikendalikan, mau seperti apa cita-citanya mempunyai SDM yang unggul. Menurut saya, mau sekolahnya diperbaiki sebaik-baiknya, ya kalau raw materialnya itu stanting, mau sebaik apa pun tetap susah. Namun, tantangannya komponen-komponen modalitas yang dipakai kampanye adalah komponen yang old yang tua. Kita ini membawa mobil Mercy tahun ‘70-’80 an. Disuruh bertanding dengan yang sekarang, jelas enggak ngangkat.

Lalu, apa yang akan Anda lakukan?

Saya lakukan re-branding. Diterima atau tidak, saya re-branding. Ini menjadi keniscayaan. Karena, saya menganggap ini mobil tua, kalau saya tidak re-branding tidak ada yang menyukai.

***

Apa saja yang sudah Anda lakukan sejak memimpin BKKBN?

Begitu datang sebulan, saya mengadakan riset untuk menangkap aspirasi anak milenial. Untuk menangkap aspirasi mereka, apa pengetahuan mereka berkaitan dengan BKKBN. Karena, saya merasa bahwa modalitas kita sudah old, sementara ekosistem kita sudah milenial, kemudian sasaran kita juga milenial. Bahkan, lebih muda dari milenial. Karena sasaran BKKBN lebih banyak 40 tahun ke bawah.

Bagaimana teknis re-branding-nya?

Saya membikin jingle baru, tagline baru, dan logo baru. Saya undang Adie MS, saya undang orang yang menemukan jingle Indomie dan saya undang ahli logo.

Caranya?

Saya menggelar lomba. Peserta lombanya mencapai 5.000. Peserta lomba jingle, tagline, kemudian sama logo. Jurinya expert semua ada Adie MS, artis milenial dan para pakar. Akhir Desember ini saya soft launching. Tahun depan akan ada wajah baru.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo

Bagaimana dengan sosialisasi?

Sekarang model sosialisasi yang old tadi, dengan sistem old tadi enggak laku. BKKBN membuka konsultasi, advokasi, atas nama BKKBN tentang reproduksi kesehatan seksualitas, itu tidak laku. Jadi, enggak ada yang datang. Kita bikin web BKKBN tentang konsultasi, tentang HIV/AIDS, tentang seks itu enggak laku. Kita bandingkan dengan pegiat medsos, anak-anak muda, membuat konsultasi tentang seks, reproduksi, lakunya setengah mati. Yang datang 26 ribu, 30 ribu, BKKBN yang datang berapa? 500, 300.

Lalu?

Ke depan, kami sudah punya branding baru, punya jargon, tagline baru, ini kita harus bawa ke media yang baru. Jangan pakai cara lama. Anggaran-anggaran yang membuat selebaran itu kita buang semua. Harus kita ganti. Kita kolaborasi dengan pegiat-pegiat media sosial. Indikator keberhasilan kinerjanya bukan mencetak selebaran, pertemuan dengan sekian orang. Mungkin indikatornya saya ubah menjadi followernya berapa. Jadi, penyuluhannya dengan cara digital, misalnya Google Class. Kalau orang yang di hulu, pedalaman bisa menggunakan model yang masih konvensional. Tapi ingat, sekarang ini sudah hampir 65 persen model-model digital.

Saya kira, itu yang harus kita lakukan. Jadi saya kerja keras menjajaki pegiat-pegiat media sosial. Ada halodoc, ada macam-macam. Kami jajaki semua. Ini tadi kami minta presentasi drone, bagaimana kemampuan drone bisa untuk mengirim obat-obat KB.

Bagaimana dengan programnya?

Mainan kita beda. Dulu mainannya menurunkan TFR [total fertility rate], menurunkan jumlah anak. Kalau sekarang soal family planning guna menciptakan family welfare, family happiness. Sehingga, saya harusnya bisa membuat center of excellent family happiness.

Jadi, tidak lagi sekadar menekan pertumbuhan?

Iya. Saya kira nanti tagline (dua anak cukup) bisa ganti.

Artinya, ke depan Anda akan mengedepankan kualitas keluarga bukan kuantitas?

Betul. Kita harus mengedepankan kualitas dari pada kuantitas. Saya harus menjaga jarak hamil ini, birth to birth spacing. Memberikan rekomendasi tiga tahun. 

Sebenarnya apa tupoksi BKKBN?

Tupoksinya itu tiga. Satu kependudukan. Dua keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Tiga pembangunan keluarga. Tujuannya, agar penduduk tumbuh seimbang, keluarga berkualitas.

Anda mendukung rencana program sertifikat nikah. Kenapa?

Itu yang melontarkan Pak Menteri PMK. Beliau datang ke sini untuk memberikan tugas, supaya BKKBN menjadi leading sector-nya. Saya diberi amanah itu. Ya saya bilang senang, karena kami juga punya substansi pembangunan keluarga. 

Apakah sertifikat nikah ini dibutuhkan?

Ya, sangat membutuhkan. Misalnya Anda pengantin baru. Saya tanya, Anda ngerti ga cara merencanakan agar anak tidak cacat? Ini public knowledge saja, ngerti enggak kalau Anda mau nikah itu, cara mencegah anak cacat? Saya engga, ngerti. Kalau saya tanya sama orang Singapura, saya tanya sama orang Amerika, saya tanya pada orang-orang negara maju, ngerti. Karena, mereka itu sudah mendapatkan materi. 

Bimbingan dan konseling untuk mendapatkan sertifikat nikah

Materi apa yang harus diberikan terkait dengan kursus pra nikah?

Kami kan punya delapan fungsi keluarga, fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi keamanan, ini ada di dalam delapan fungsi keluarga. Yang berikutnya, kita punya kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi itu merencanakan kesehatan bereproduksi, dalam arti apa, supaya anaknya berkualitas. Ini pengetahuan wajib. 

Artinya, seksualitas dan reproduksi itu harus benar-benar dipahami?

Harus pak, harus dipahami. Karena kita tidak memberikan pendidikan seksualitas di sekolah. Kita masih banyak menganggap tabu, sehingga orang itu tidak tahu bagaimana menghindari anaknya agar tidak bibir sumbing, tidak tahu menghindari agar anaknya tidak cacat, tidak ngerti kalau dapat saudaranya sendiri itu gampang cacat. Kenapa orang tidak tahu itu semua? Kenapa, karena memang pendidikan kesehatan reproduksi tidak diberikan di Indonesia. 


Apakah reproduksi dan seksualitas bisa menjadi salah satu program resmi dalam sistem pendidikan?

Iya, sebelum ada sertifikasi penikahan dalam pikiran saya ini harus ada modul tentang kesehatan reproduksi. Modul di sekolah itu saya harus approach ke Kementerian Pendidikan agar masuk di modul Kespro di sekolah.

Masyarakat kita kan masih menganggap seksualitas dan reproduksi adalah hal yang tabu? 

Kita itu kan, filosofinya harus kena ikannya jangan keruh airnya. Kami menggunakan filosofi itu. Kami harus dapat ikannya, tapi tidak keruh airnya. Pengalaman saya di Kulonprogo itu saja membuat modul kesehatan seksualitas, ini saya beri nama modul kesehatan reproduksi. Kemudian, saya berikan pelajaran itu ke anak SD, SMP, SMA. Modul kesehatan reproduksi itu. Supaya tidak keruh airnya. Bagaimana caranya, kita mengekspose itu, kita berikan pelajaran itu kepada para kyai, ulama. Kemudian setelah itu kita revisi. Ekspose lagi, kita revisi lagi. Hampir satu tahun waktu itu. Dan akhirnya hal itu bisa diterima.

Berarti ini hanya persoalan komunikasinya saja?

Iya. yang terpenting jangan saling suudzhon aja. Pasti ketemu cara-cara itu. Makanya kemarin, begitu saya baru dilantik di BKKBN, saya langsung mengundang dokter-dokter, kemudian para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren. Teman-teman ormas seperti NU, Muhammadiyah juga sudah datang ke sini, tujuan saya hanya itu sebenarnya, supaya ke depan itu kita bisa melakukan kerja sama bersama mereka.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo

Apakah Anda juga akan berjuang untuk memasukkan pendidikan reproduksi dalam kurikulum?

Iya. Saya akan berjuang ke sana memang. Harusnya memang dari SD, SMP, hingga SMA itu sudah mulai diajari.

Angka pernikahan anak di Indonesia masih tinggi. Tanggapan Anda?

Iya. Kita melihat data hari ini memang dari 1.000 anak usia subur yang melakukan pernikahan, ternyata 30 di antaranya adalah pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun atau antara 15-19 tahun. Angka ini harus terus diturunkan. Karena, kalau menurut saya pernikahan anak ini sebenarnya tidak boleh terjadi. 

Caranya?

Yang paling penting atau yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka. 

Apa kendala yang Anda hadapi?

Kalau saya ditanya kendala apa yang akan dihadapi itu, saya kira kendala yang utama itu ada di SDM. Karena itu SDM harus terus ditingkatkan.

Kalau dari sisi anggaran bagaimana?

Pertama, SDM. Kedua, anggaran. Tapi saya itu selalu bersyukur, dikasih anggaran kecil, ya enggak apa-apa, karena kita itu kan terbiasa itu, inovasi itu biasanya terjadi ketika kita kepepet kan, ‘the power of kepepet’ kan. Rebranding yang saya lakukan tidak berharap penuh anggaran dari pemerintah, namun menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga. Saya juga akan melakukan perubahan restrukturisasi di internal. Saya akan pangkas eselon 4. Jadi, nanti eselon 4 akan hilang sekitar 100 orang, eselon tiga akan hilang sekitar 30-an. Itu enggak butuh anggaran kan.

Jadi, selain rebranding Anda juga akan melakukan restrukturisasi?

Iya, restrukturisasi. Terus juga sambil berjalan saya akan memperbaiki masalah rantai pasok. Karena, rantai pasok ini juga ngeri. Obat BKKBN ini kan tidak ter-deliver dengan baik, ada yang over stock, ada yang out stock. Jadi, bagaimana ini semua bisa ter-deliver dengan baik sampai ke ujung-ujung daerah. Selama ini BKKBN belum pernah melakukan lelang, belum pernah mempunyai e-katalog sectoral sendiri. Itu yang membuat saya sampai turun sendiri. Saya datang ke LKPP, saya buat e-katalog sectoral secepatnya. 

Apa target Anda selama memimpin BKKBN?

Kalau saya ingin membuat BKKBN ini menjadi sesuatu yang wow itu harusnya bisa. Karena kalau dikatakan besar, juga sebenarnya tidak terlalu besar, disebut kecil juga tidak terlalu kecil, karena kan kita punya bawahan sampai di daerah-daerah. Kita punya eselon 2A itu jumlahnya 54 orang, kita punya Deputi jumlahnya enam deputi, itu kan tidak sedikit kalau kita bandingkan dengan lembaga atau badan setingkat kementerian lainnya. Tapi kan, sebenarnya yang diurus oleh BKKBN ini tidak terlalu complicated jadi bisa fokus.

Apa harapan Anda?

Saya hanya meminta dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman-teman media juga. Dan, bagi saya ketika kita berada di era industrialisasi 4.0 itu komponen utamanya adalah artifisial intelligent, yang kemudian sekarang ini Jepang sendiri gelisah bahwa era industrialisasi 4.0 itu mendegradasi nilai-nilai manusia. Maka, Jepang mulai 21 Januari 2019 itu melahirkan society 5.0 untuk menggeser pemahaman itu dengan makna bahwa semua artifisial intelligent yang dibawa oleh industry 4.0 itu komponen utamanya adalah manusia.

Saya kira, sudah waktunya kita juga begitu. Indonesia harus mengarusutamakan atau menempatkan manusia sebagai komponen utama pada perubahan-perubahan. Sehingga, penduduk menjadi central dari semua kebijakan. (asp)

Topik Terkait
Terbaru