Stimulus Tak Pihak Petani

VIVAnews - Porsi anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2009 tidak memihak masyarakat desa.

Dalam anggaran tercatat stimulus langsung yang diberikan ke desa hanya bernilai Rp 1,05 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dari total keseluruhan stimulus yang mencapai Rp 71,3 triliun.

Selebihnya,menurut Ekonom International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE), Iman Sugema, stimulus pemerintah mengalir ke wilayah perkotaan.

Misalnya, penghematan pembayaran pajak (tax saving) senilai Rp 43 triliun, diberikan ke masyarakat kota. Dana tersebut hampir separuh dari total stimulus. "Ini adalah konsep yang salah karena stimulus tersebut tidak bisa mencegah PHK," ujar Iman di Jakarta, Minggu 8 Februari 2009.

Padahal wilayah desa merupakan daerah penyangga akhir setelah banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Iman, wilayah desa merupakan daerah yang beban dampak krisisnya paling tinggi. Alasannya, karena beban krisis di kota akan beralih ke desa. "Pengalaman krisis 1997 - 2000, desa memiliki beban yang berat," ujar dia di Jakarta, Minggu 8 Februari 2009. 

Data InterCAFE menunjukkan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian selama krisis meningkat dari 41,2 menjadi menjadi 45,3 persen. Implikasinya, Iman mengatakan tingkat kesejahteraan petani menurun karena beban desa yang meningkat. Kondisi Ini bisa dilihat dari produktivitas kerja sektor pertanian yang menurun dari 1,8 persen menjadi 1,6 persen.

"Itu dulu, ketika desa dengan pekerjaan informal disebut sebagai penyelamat krisis, sekarang kami memprediksi bebannya akan meningkat dua kali," ujarnya. Sebab, sebelum krisis di Indonesia mengena ke sektor keuangan dan sektor usaha masyarakat pedesaan sudah terkena lebih dulu. Beban krisis ini paling terasa oleh petani, baik di pertanian atau petani plasma di perkebunan dan perikanan. 

Menurut Iman petani paling merasakan karena ketika harga komoditas mulai turun pada pertengahan 2008, eksportir mulai menekan ekspor dan banyak membebankan kerugian ke petani. Sehingga kondisi ekonomi masyarakat petani memburuk.