NEWS

BISNIS

BOLA

SPORT

INDEPTH

Presiden Sanksi Kepala Daerah yang Lockdown Wilayah, Cek Faktanya

Senin, 30 Maret 2020 | 12:50 WIB
Oleh : Lilis Khalisotussurur,
Foto :
  • VIVAnews/ Dwi Royanto (Semarang)
Penutulan sejumlah jalur di Kota Tegal akibat local lockdown.

VIVAnews – Beredar informasi Presiden Jokowi menegur keras para kepala yang menerapkan lockdown karena wabah corona atau covid-19Kepala daerah yang menerapkan lockdown dituding tak memiliki dasar hukum.

Berikut narasinya:

"ISTANA : TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH, KEPALA DAERAH YANG MEMBUAT ATURAN SENDIRI, AKAN DI KENAKAN SANKSI MULAI DARI TEGURAN HINGGA HUKUMAN INDISPLINER...

PRESIDEN MENEGUR KERAS
KEPALA DAERAH :
1. GUBERNUR KALTIM
2. WALIKOTA TEGAL
3. WALIKOTA TASIKMALAYA

Teguran ini resmi di layangkan Presiden, Minggu, 29 Maret 2020.
Dalam telponnya kepada para Kepala Daerah tersebut Presiden tak bisa menahan amarahnya,,karena Presiden menilai keputusan para kepala daerah tersebut untuk melakukan lock down tanpa dasar hukum ketata negaraan seperti :
1. Meminta pertimbangan Kepala Negara untuk tingkat Provinsi
2. Meminta pertimbangan Mentri Dalam Negri untuk tingkat Kota/ Kabupaten
3. Ada rekomendasi dari Kementrian Kesehatan.
Atas dasar ini, Presiden meminta para kepala daerah tersebut mencabut status lock down atau Negara memberlakukan sanksi INDISPLINER kepada kepala daerah tsb.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas kepala daerah melindungi warganya..
Sebagai contoh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang melaporkan 5 warganya positif suspect terpapar virus Corona, maka langkah Walikota untuk nelindungi warganya bukan melakukan lock down tapi segera berkoordimasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan protokoler kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.
Atas di muatnya berita ini, maka pemerintah pusat meminta kepada warga agar tidak panik, karena Pemerintah Pusat menjamin serta memastikan TIDAK ADA LOCK DOWN DAERAH DENGAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN APAPUN, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN WEWENANG MENENTUKAN STATUS DAERAHNYA.

Demikian Klarifikasi dari Pemerintah Pusat

Jakarta, 29 Maret 2020

Hengki Halim
KSP - RI

#tetap bersama Presiden Jokowi_ #bersama bangkit melawan covid 19 #bersama bangkit melewati masa sulit”

Verifikasi Fakta

Mengutip cekfakta.com, informasi tersebut tidak benar. Deputi Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mengatakan informasi tersebut hoax.

"Itu hoax," kata Juri.

Juri menjelaskan Jokowi tak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Lalu, juga tak ada pegawai atau pejabat di di Istana Negara atau KSP yang bernama Hengki Halim.

Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono juga memastikan hal itu hoax. "Tidak benar," kata Dini.

Senada dengan yang lain, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman juga membantah hal tersebut. Pihak istana tak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Itu hoax," kata Fadjroel.

Berdasarkan penjelasan di atas, informasi soal teguran keras pada kepala daerah yang menerapkan lockdown tak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Topik Terkait
Terbaru