VIVAnews - Setelah Departemen Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian juga akan mencicipi reformasi birokrasi. Proses reformasi di kementrian yang berisi 300 pegawai itu diharapkan tidak rumit.
"Tahun depan, tahun 2009, kantor Menko Perekonomian mulai melaksanakan reformasi birokrasi seperti yang saya lakukan di Depkeu. Dengan jumlah eselon 7 unit dan jumlah pegawai 300 orang, proses reformasi tidak serumit di Depkeu," ungkap Menkeu yang juga Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam sambutan saat melantik pejabat eselon II, III dan IV di Jakarta, Jumat 5 Desember 2008.
Meski tidak serumit di Departemen Keuangan, Sri Mulyani menilai bukan berarti tantangannya tidak besar. Menurutnya, biasanya yang kecil justru rentan kegagalan. Karena biasanya dianggap enteng, sehingga probabilitas kegagalannya sangat besar.
Di Departemen Keuangan, karena merupakan institusi besar, maka reformasi birokrasi harus dipaksa tekun dan dipelototi semua orang, seperti DPR, LSM dan masyarakat. Pengawasan itu membantu Depkeu untuk selalu waspada.
Sementara, kata dia, Kantor Menko Perekonomian yang organisasinya lebih kecil bisa dianggap tidak ada. "Reformasi nggak reformasi orang nggak melihat. Sebenarnya yang jadi pertaruhan adalah niat kita sendiri. Jadi saya minta proses reformasi birokrasi dilakukan secara profesional dengan menganut prinsip yang ingin tegak," kata dia.
Sri Mulyani menegaskan, satu hal yang harus ditegakkan dalam reformasi birokrasi adalah kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Selain itu juga menegakkan kewibawaan kinerja yang kita lakukan. "Saya minta seluruh jajaran menko memiliki sikap yg sama. Meskipun kantor menko nggak berada digaris depan sebaga bagian lembaga yang dicurigai, rentan melakukan penyimpangan termasuk KKN, karena kantor Menko banyak kerja menggunakan otak dan otak susah dijual belikan," bebernya.
Kantor Menko, kata Sri Mulyani, sangat diandalkan dalam perekonomian yang sedang tertekan karena itu ia meminta reformasi birokrasi harus segera dilakukan dengan proses yang cepat.
"Reformasi birokrasi sangat dekat dengan renumerasi dari Depkeu. Itu tidak salah, tapi jangan hanya itu yang dijadikan motivasi karea dengan itu Anda mendangkalkan diri Anda sendiri. Yang terpenting adalah karya dan pemikiran untuk membuat formulasi kebijakan yang tepat," bebernya.
Dalam reformasi birokrasi, pihaknya akan melakukan berbagai keputusan untuk adjustment dan menyesuaikan struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada nanti akan direview. "Banyak paket-paket kebijakan dan mungkin akan ada revisi karena perkembangan," katanya.
Pensiunan Jenderal Bintang 4 Berinisial B Terseret Kasus Korupsi Rp271 T, Siapa Dia?
Beberapa waktu lalu Iskandar Sitorus selaku Sekretaris dari DPP Indonesia Audit Watch sempat membongkar inisial publik figur yang terseret dalam kasus mega korupsi timah
