VIVAnews – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat, Wila Chandrawila, mengatakan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pornografi harus dilakukan dengan matang.
“Karena uji materi ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan satu kali. Maka harus hati-hati,” kata Wila kepada VIVAnews, Selasa 16 Desember 2008. Fraksi PDIP merupakan salah satu partai yang menolak pengesahan undang-undang itu.
Dengan demikian, kata Wila, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peluang mementahkan gugatan itu. “Jangan sampai nanti dipertanyakan, misalnya legal standingnya atau kesiapan materinya,” kata dia.
Wila menilai undang-undang itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kata dia, membodohi masyarakat Indonesia.
Keberadaan undang-undang itu, kata Wila, juga dapat dimanfaatkan orang yang tidak berwenang untuk mencari keuntungan pribadi. Misalnya, menangkap orang lain dengan dalih melanggar undang-undang.
“Pidana undang-undang itu 5 tahun. Ini terlalu berat. Nah, nanti antara yang ditangkap dengan yang menangkap akan tahu sama tahu (sogok menyogok),” kata dia.
Sejumlah organisasi publik mempersiapkan gugatan terhadap Undang-Undang Pornografi. Di antaranya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Kalyanamitra, Institusi Perempuan, dan Solidaritas Perempuan. Mereka membentuk Forum Masyarakat Sipil. Forum ini yang akan maju ke mahkamah.
Terpopuler: Harga Toyota Fortuner Hybrid, Land Cruiser Tangguh Versi Murah
Berita yang membahas mengenai harga Toyota Fortuner Hybrid dan Land Cruiser tangguh versi murah, banyak sekali pembacanya sehingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
