VIVAnews - Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, krisis datang menjelelang dilaksanakannya Pemilu akan dimanfaatkan oleh para politisi menjadi isu kampanye.
Hal ini dilakukan oleh pihak yang berkuasa maupun oposisinya Incumbent akan melakukan kampanye dalam bentuk mengeluarkan kebijakan yang populis.
Kebijakan ini dikeluarkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah saat ini mampu mengatasi krisis dan layak untuk memimpin kembali. Sebaliknya oposisi akan semakin mempertajam kritik dan menelanjangi kelemahan kebijakan pemerintah.
"Kita sebetulnya berada pada situasi yang menguntungkan. Kita bisa melihat semua langkah pemerintah dan kritik para oposan untuk menemukan kebijakan yang tepat," ujarnya di Yogyakarta, Kamis 18 Desember 2008.
Kebijakan-kebijakan populis tersebut bisa dilihat dari adanya penurunan harga BBM, cash program seperti BLT dan padat karya lain.
Namun, Anies khawatir ada pihak-pihak yang sengaja mengambil momentum krisis ini untuk kepentingan jangka pendek.
Pihak-pihak ini akan sengaja membiarkan krisis terus berlanjut sampai batas maksimal yaitu ambuknya perekonomian nasional dan delegitimasi pemerintah.
"Jangan sampai ada golongan yang membiarkan krisis ini 'lets it go'. Krisis harus dibedakan dengan politik, harus ada batas," ujarnya.
Menurut Anies, pemerintah harus menggunakan komunikasi politik yang menyebarkan optimisme dalam menghadapi krisis. Para pemimpin harus berbicara dalam kerangka membangkitkan optimisme, jika tidak efek spiral dari krisis akan lebih besar.
"Para pemimpin harus belajar dari mendiang presiden Roselvelt, dalam komunikasi politiknya, beliau selalu menebar optimisme dan memberi harapan pada publik," ujarnya.
Laporan: Rahardian/Yogyakarta
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
