VIVAnews - Pemerintah meluncurkan national single window (NSW) tahap ketiga. Pada tahap ini jumlah importir yang memanfaatkan fasilitas ini melonjak jadi 4.852 importir dari 146 importir pada tahap sebelumnya.
Untuk tahap ketiga ini, pemerintah melibatkan Bankara Soekarno-Hatta selain Pelabuhan Belawan dan Tanjung perak.
Deputi Menko Bidang Perekonomian Eddy Putra Irawady dan Ketua Pelaksana Teknis Tim Persiapan NSW Susiwijono di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa 23 Desember 2008 membeberkan, berdasarkan hasil evaluasi untuk tahap pertama dan kedua, untuk implementasi tahap ketiga akan meliputi penerapan sistem NSW untuk pelayanan perizinan impor.
Penerapan NSW ini secara mandatari ditujukan untuk seluruh importir dan seluruh perusahaan penyedia jasa kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas. Untuk uji coba sistem NSW impor untuk melayani importir dan PPJK tertentu di Tanjung Perak, Belawan dan Bandara Soekarno-Hatta atas sperizinan impor dari lima instansi pemerintah yang sudah terlebih dahulu bergabung pada implementasi NSW tahap kedua.
Selain itu pada tahap ketiga akan dilakukan uji coba teknis penerapan sistem NSW ekspor untuk beberapa eksportir tertentu secara terbatas di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu juga dilakukan uji coba integrasi lanjutan penerapan sistem NSW ke pelabuhanan untuk beberapa importir tertentu di Tanjung Priok.
Tahap ketiga juga untuk uji coba integrasi awal penerapan sistem NSW di kebandarudaraan untuk beberapa imporir tertentu Soekarno-Hatta. Dari sisi jumlah importir yang dilayani, maka pada tahap ketiga terjadi kenbaikan siggnifikan dari impotir yang dilayani yaitu dari yang sebelumnya hanya 146 perusahaan importir jalur prioritas dan mitra-mitra non prioritas menjadi 4.852 importir.
Saat ini jumlah importir di lima pemabuhan utama tercatt 18.737. Sedangkan jumlah importir yang aktif melakukan importasi hanya 4.852.
Penerapan sistem NSW di Tanjung Perak, Belawan dan Bandara Soekarno Hatta dilakukan secara terbatas. untuk importir dan PPJK yang ditunjuk sebagai uji coba sekitar 10 persen dari total importir.
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
