VIVAnews - Selama empat tahun memerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dianggap tidak melakukan perubahan signifikan, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataan sikap Center for Local Government Reform yang disampaikan Usmar Ismail di Hotel Acacia 29 Desember 2008, sedikitnya ada 10 hal yang tidak mengalami perubahan dari berbagai sektor, yakni ketidakpastian harga kebutuhan pokok, berkurangnya pasokan energi akibat ekspor energi, iklim investasi yang tidak kondusif, kebijakan ketahanan pangan dan pertanian yang rendah, tingkat kesejahteraan dan angka pengangguran, kegagalan diplomasi politik, restrukturisasi utang, ketidakberhasilan penanganan bencana, penanganan Krisis, dan liberisasi di berbagai bidang
Kebijakan pemerintah yang bersikap cenderung hati-hati menyebabkan tidak adanya kepastian bagi masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Sejak 2007, disebutkan Usmar, Indonesia mengalami masalah pasokan dan kenaikan harga seperti beras, gula, dan minyak goreng. "Kegagalan menjaga stabilitas harga menekan kalangan menengah bawah," kata Usmar.
Pengelolaan sumber daya energi pun tidak dapat dinikmati akibat ekspor energi ke luar negeri. Akibatnya, pasokan energi nasional berkurang. Ketidakpastian dalam bidang hukum juga menjadikan iklim investasi tidak kondusif. Industri banyak menunggu penanaman modal asing (privatisasi) tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan sektor riil.
Selain itu besarnya angka pengangguran akibat tidak adanya program signifikan yang mengurangi pengangguran pada sektor riil dan padat karya. "Dari beberapa masalah ini Indonesia di bawah kepemimpinan SBY kebanyakan menargetkan kebijakan populis dan tanpa terobosan," katanya.
Di tempat yang sama ekonom INDEF Fadhil Hasan mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan di tiga sektor utama penyerap tenaga kerja. Ditambah lagi laju kenaikan upah yang lebih kecil daripada tingkat inflasi memiliki andil menggerus daya beli masyarakat.
Fadhil menyebutkan selama pemerintahan SBY-JK, raihan tingkat pertumbuhan tinggi tetapi mengalami fluktuasi. Begitu juga dengan tren inflasi tahunan yang berfluktuasi dan meningkat selama 2005 hingga 2008. Kenaikan inflasi mendorong semakin lemahnya daya beli. Disaat yang sama, upah regional (UMR) dan upah minimal provinsi (UMP) lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi. Akibatnya makin melemahkan ekonomi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.
Menurunnya jumlah pengangguran sesuai data terakhir pemerintah sebesar 11,8 persen menurut Fadhil, tidak memperlihatkan keadaan sebenarnya. Sebab,penyerapan tenaga kerja di tiga sektor utama, seperti sektor pertanian sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami perlambatan. "Penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi padat karya jauh lebih rendah daripada di sektor yang padat modal," katanya.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
