VIVAnews - Rini Kiswanto, 30 tahun, Warga Indonesia yang tinggal di bilangan Bintaro, Tangerang mengaku kaget ketika diminta membayar fiskal Rp 2,5 juta. Ia mengaku sama sekali tidak tahu kenaikan ini.
"Saya tidak tahu, biasanya hanya Rp 1 juta, padahal saya kan cuma mau kunjungi saudara di Malaysia," keluhnya kepada VIVAnews ketika akan membayar fiskal di loket Bank Mandiri di bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta.
Rini adalah satu dari puluhan penumpang yang hari ini terpaksa membayar fiskal jauh lebih tinggi dari biasanya untuk bepergian ke luar negeri.
Namun, jumlah penumpang yang membayar fiskal ini jauh merosot dibandingkan hari-hari sebelumnya karena banyak penumpang yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Bagi pemilik NPWP, pemerintah membebaskan mereka untuk membayar fiskal. Tapi yang tak punya NPWP wajib bayar fiskal Rp 2,5 juta.
Ditanya mengenai bebas fiskal, Rini menyebut memang tidak tahu. Rini juga mengatakan belum memiliki NPWP. "Tahu gitu, saya akan urus, tapi ini (bayar Rp 2,5 juta) bagaimana?"
Dia mengaku benar-benar terkejut dan mempertanyakan kebijakan tersebut. "Seharusnya, ada keringanan bagi calon penumpang yang tidak tahu."
Ketidaktahuan Rini diungkapkan karena jarang membaca koran dan menyimak televisi. Sebagai ibu rumah tangga, ia mengaku baru tiga kali bepergian keluar negeri.
"Padahal, tiket ini saja dikirim dari Malaysia. Untung anak saya masih kecil," ujarnya. Penumpang berusia di bawah 21 tahun termasuk yang bebas membayar fiskal.
Meski demikian, Rini tetap membayar fiskal dengan rasa keberatan. Rini beralasan biaya fiskal jauh lebih tinggi dibanding harga tiket itu sendiri.
"Masa tiket ke Kualalumpur harganya hanya Rp 900 ribu, tapi fiskal Rp 2,5 juta, nanti gimana untuk uang di Malaysia," ungkapnya.
Rini selama satu minggu kedepan berencana berkunjung ke tempat saudara di Kualalumpur. Ia menggunakan jasa penerbangan Air Asia dengan keberangkatan pukul 15:00 WIB dari Bandara Soekarno Hatta.
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"
Kemenkominfo menyelenggarakan kegiatan chip in Literasi Digital dengan mengusung tema “Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya”.
