VIVAnews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengkonfrontasi dua pejabat Departemen Perhubungan yakni mantan Pejabat Pembuat Komitmen, Tansea Parlindungan Malau dan Mantan Direktur Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai, Djoni Anwir Algamar.
Sebab, keterangan dua pejabat tersebut berbeda. Djoni membantah menerima uang dari rekanan. Namun dalam keterangan sebelumnya, Malau mengatakan telah menyerahkan uang biaya operasional sebesar Rp 250 juta pada Djoni. Djoni, kata Malau, menerima Rp 160 juta dari setiap rekanan yang jumlahnya ada lima. Sedangkan Malau menerima Rp 40 juta dari setiap rekanan.
Kata Malau, permintaan dana ini bukan yang pertama kali. Djoni, ujar Malau, pernah meminta rekanan uang operasional kepada rekanan sebelum tender berjalan. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan ketiga di losmen Mercure. "Setiap rekanan diminta menyerahkan uang Rp 25-35 juta," kata dia dalam persidangan terdakwa mantan Anggota Komisi Perhubungan Dewan, Bulyan Royan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Januari 2009.
Malau juga mengatakan telah menyerahkan sejumlah US$ 7500 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Effendi Batubara. "Uangnya diberikan menggunakan map, cash," kata dia
Namun, Djoni membantahnya. "Saya hanya perintahkan untuk tanya waktu ke Dirjen untuk penandatanganan kontrak," kata dia.
Dalam sidang hari ini, jaksa juga memutar rekaman pembicaraan antara Djoni dan Bulyan Royan. Dalam percakapan itu, Djoni memastikan bahwa kontrak telah ditandatangani oleh rekanan. "Yang kapal sudah selesai semua Pak Ustadz. Sudah mantap semua. Di depan dirjen aku minta di depan dirjen supaya orang nggak tanya-tanya lagi," kata Djoni dalam rekaman.
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
