VIVAnews - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias punya cara untuk mencegah praktek nakal terkait bantuan rehabilitasi baik di Aceh maupun Nias, yakni dengan membentuk Satuan Anti-Korupsi (SKK) BRR Aceh-Nias. Menurut ketua badan, Kuntoro Mangkusubroto, gerakan antikorupsi di lembaganya berhasil.
"Kami menyelamatkan uang negara sebesar Rp 715 miliar," kata Kuntoro dalam acara 'Pengalaman BRR dalam Implementasi Antikorupsi' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 5 Februari 2009.
Dijelaskanya satuan menerima 470 laporan soal pengadaan infrastruktur, 123 laporan tentang indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Untuk cegah kerugian negara, kami melakukan pembatalan 90 lelang dengan nilai Rp 715 miliar," tambah Kuntoro.
Jika lelang itu tetap diteruskan, niscaya negara akan merugi. "Makanya jika kita temukan ada indikasi kecurangan, proses tersebut kita stop," ujarnya.
Indikasi lain, tambah Kuntoro, adalah makin sedikitnya keluhan masyarakat terhadap kerja-kerja BRR. Pada tahun 2005, ujar dia, ada 323 keluhan yang dialamatkan pada BRR. Tahun 2006, jumlah itu bertambah menjadi 753. Namun, jumlah tersebut menurun di tahun 2007 yakni 296 laporan, tahun 2008 sebanyak 158 laporan. Pada 2009, BRR menerima 11 laporan. "Trend menunjukan ada perbaikan dengan sistem [antikorupsi] baru," kata Kuntoro.
BRR juga bekerjasama dengan lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian untuk memberantas korupsi.
BRR Aceh-Nias dibentuk untuk merumuskan strategi dan kebijakan operasional, menyiapkan rencana dan anggaran, menyusun rencana rinci sesuai dengan rencana induk, dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias. Tugas badan ini akan berakhir pada Desember 2009.
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
