VIVAnews - Konflik internal Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) belum usai. Pertengahan Januari 2009, pengurus partai melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum berisi pemecatan semua calon legislator partai tersebut sekaligus menarik pencalonan.
"Surat itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal," kata anggota Komisi Andi Nurpati di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2009.
Namun, waktu pengajuan itu terlambat. Sebab, setelah Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. "Nama-nama caleg tetap tercantum, akan tetapi, jika terpilih tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih," kata dia.
Rupanya, calon legislator partai itu tidak terima. Para calon legislator itu mendatangi Komisi. "Mereka complain tidak ada salah apa-apa, dipecat sepihak. Mereka mengaku tidak mendapat pemberitahuan resmi, hanya tahu dari media," kata Andi.
Sebab itu, Kata Andi, Komisi akan mengembalikan ke internal partai. "Kalau sudah seperti itu kan urusan internal, kita tunggu saja," katanya. Komisi, kata Andi, belum memutuskan eksekusi penyelesaian konflik tersebut.
"Masih dipelajari, surat itu tidak berbentuk surat keputusan. Lebih berupa surat pengantar dengan dilampiri nama-nama anggota yang dipecat sebagai anggota dan ditarik pencalonannya," ujar Andi.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
