VIVAnews - Kasus camat dan perangkatnya yang menjual kawasan lindung berkasnya sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Kasus ini dinyatakan P21. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Zulkifli dalam jumpa pers hari ini di Polda Riau, Senin, 17 Februari 2009.
Kasus penjualan lahan lindung Sinaboi ini berada di kabupaten Kerokan Hilir, penjulan lahan ini dilakukan Camat Pasir Liamu Kapas bernama Asri Abdullah, serta Kepala Desa Suaiman dan Kepala Dusun Muhammad Idris. Ketiganya, melakukan penjualan lahan lindung sejak tahun 2007 dengan luas mencapai seribu hektare.
Kasus ini ditangani Polres Kerokan Hilir, Maret 2008. "Hasil penjualan kawasan lindung ini nilainya ratusan juta rupiah dan uang itu dibagi tiga tersangka, mereka melakukan penjualan dengan menjual surat keterangan tanah," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Zulkifli.
Dia menjelaskan, dalam kasus penjualan sudah dilakukan audit oleh pihak BPKP dari sana, tim audit berhasil menyita 500 surat tanah yang masing-masing surat luasnya 2 hektare. Lahan ini diperjual belikan kepada warga Raiu maupun warga pendatang. Bahkan rencanya lahan 1000 hektare itu akan dijadikan perkebunan sawit.
"Kasus ini diketahui setelah adanya ratusan kepala keluarga yang ramai-ramai membuka perkebunan dikawasan lindung tersebut dan polisi curiga mengapa kawawsan lindung justru dibersihkan warga dan untuk dijadikan kebon sawit. Dari sana warga ditanya bahwa mereka telah mengantongi surat pembelian," tuturnya.
Mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah negara, polisi meminta warga yang membeli tanah tersebut untuk dimintai keterangan dan menangkap para pejabat desa yang menjual tanah lindung tersebut.
Laporan: Hafiz Hasian | Riau
MK Sebut Sidang Sengketa Pileg Dimulai 29 April 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 bakal dimulai 29 April 2024.
