Defisit 2,6 Persen

Pemerintah Harus Tambah Utang Rp 7,4 Triliun

VIVAnews - Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2009 membawa konsenkuensi pada besaran pembiayaan pemerintah. Dari hitung-hitungan, akibat defisit yang naik jadi 2,6 persen, maka utang luar negeri harus ditambah Rp 7,4 triliun.

Tambahan pembiayaan utang ini, ujar Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di Jakarta, Rabu 18 Februari 2009, merupakan implikasi penyesuaian perubahan APBN. "Ini karena situasi dunia terus berubah," kat dia.

Dalam perubahan tersebut asumsi ekonomi makro terbaru diubah dan pemerintah menggunakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, sehingga defisit APBN diperkirakan menjadi 2,6 persen PDB atau senilai Rp 137 triliun.

Pembiayaan defisit iniĀ  selain harus ditutup menggunakan dana Silpa 2008 dan pinjaman siaga juga membuat tambahan utang baru dalam APBN. Namun begitu Pemerintah tidak mematok sumber pembiayaan utang baru senilai Rp 7,4 triliun ini.

Menurut Anggito, pemerintah akan berusaha mencari sumber alternatif pembiayaan yang paling murah. "Rinciannya tidak ada, kita prinsipnya mana yang paling murah dan tersedia itu yang akan dipakai. Rinciannya berapa tergantung kondisi pasar," kata dia.

Jika kondisinya memungkinkan, kata dia, pemerintah bisa menerbitkan obligasi. Namun kalau biayanya lebih mahal dan memungkinkan ditarik dari pinjaman siaga, maka akan dipilih pinjaman siaga. "Kita cari yang aman, kalau pasar memungkinkan kita tarik dari pasar
yang harganya murah," ujarnya.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024