Walikota Parepare Jadi Terdakwa Kasus Korupsi
VIVAnews - Pengadilan Negeri Makassar akan menggelar sidang perdana terhadap Walikota Parepare, Zain Katoe Rabu, 25 Februari 2009. Zain Katoe yang terpilih kembali menjadi walikota tahun 2008 lalu diduga melakukan korupsi anggaran daerah tahun 2004 senilai Rp 1,5 miliar melalui perusahaan daerah PT Pares Bandar Madani (PT PBM).
Juru bicara Pengadilan Negeri Makassar, Parlas Nababan, membenarkan agenda sidang tersebut. Meski demikian, ia tidak memastikan waktunya. “Kita tidak berpatokan pada jam. Tapi bagaimana jaksa menghadirkan terdakwanya. Yang pasti, sidang untuk Zain Katoe sudah ada dalam agenda kami,” katanya kepada VIVAnews, sambil menunjuk jadwal sidang.
Persidangan tersebut akan digelar di ruang sidang utama Cakra PN Makassar. Sidang dipimpin wakil Kepala Kepala PN Makassar, Amril. Ia didampingi empat Majelis Hakim lainnya, antara lain Nilman, Parlas Nababan dan Butar-Butar.
Tim jaksa penuntut umum beranggotakan Aspdisus Kejati Sulsel, Gondang Riyadi Sulsel, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Umir Syarifuddin dan Imran Yusuf.
Selain Zain Katoe, PN Makassar juga akan menggelar sidang dua tersangka lainnya, yang terjerat dalam perkara yang sama. Yakni Pimpinan Proyek PT PBM, Umar Usman dan Komisaris PT PBM, Fres Lande.
Zain Katoe Cs terjerat persoalan hukum terkait aliran dana APBD Parepare 2004 yang diberikan pada unit usaha perusahaan daerah (Perusda), yakni PT PBM. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan industri dan umum.
Namun belakangan terungkap, jika perusahaan tersebut ternyata fiktif. Sementara anggaran penyertaan yang menjadi saham Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sebesar Rp 1,5 miliar habis karena alasan yang tidak jelas. Zain Katoe yang menjabat sebagai komisaris PT PBM tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
Ketiga tersangka tersebut dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.
Laporan: Rahmat Zeena|Makassar
PPP Masih Gamang Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi Parpol Pemerintah
PPP akan menyelenggarakan Mukernas dan akan membahas posisi PPP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi opisisi.
