VIVAnews - Partai Demokrat tidak tertarik untuk mengikuti jejak Partai Demokrat Indonesia (PDI) Perjuangan melakukan 'kontrak politik'. "Banyak jalan menuju Roma. Jalan kami beda dengan yang ditempuh PDI Perjuangan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Ia menilai kontrak politik merupakan salah satu jalan yang lazim dan baik. "Ini mungkin cocok untuk PDI Perjuangan," katanya dalam jumpa pers di Bravo Media Center, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat 27 Februari 2009. Namun, tambah Anas, Partai Demokrat punya mekanisme evaluasi terhadap kadernya di parlemen yang tidak sesuai target.
Selain itu, Anas menduga kontrak politik tersebut merupakan materi kampanye PDI Perjuangan. "Materi kampanye kami bukan kontrak politik," kata Anas. Kampanye Demokrat adalah mendukung capaian-capaian Pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, 250 calon legislatif PDI Perjuangan melakukan kontrak politik menjelang pemilu 2009. Kontrak politik itu dilakukan langsung dihadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jika agenda perubahan ini gagal dijalankan, maka PDIP rela dikenakan sanksi sesuai yang tertulis dalam kontrak politik itu. Di antara para calon legislatif yang ikut menandatangani itu, tampak Ketua Dewan Pembina Partai PDIP Taufik Kiemas dan Sekretaris jenderal DPP PDIP Pramono Anung.
Dalam kontrak politik itu, PDIP berjanji akan memperjuangkan harga sembako murah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan lapangan kerja. Jika anggota parlemen PDIP terpilih nanti gagal mewujudkan itu, mereka tak boleh mencalonkan diri lagi untuk Pemilu 2014.
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
Pada Senin, 22 April, Inter Milan meraih Scudetto ke-20 dalam sejarah mereka, dan cara mereka memastikannya tidak bisa lebih memuaskan lagi.
