VIVAnews - Departemen Keuangan akan membuka akses data kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait pemeriksaan keuangan negara melalui sistem jaringan komunikasi data.
Kedua institusi akan menandatangani Memorandum of Understanding pada pukul 11.00 WIB, Kamis 5 Maret 2009. Dari Departemen Keuangan akan diwakili Sekretaris Jenderal Mulia P Nasution dan dari BPK diwakili Sekjen Dharma Bakti.
Penandatanganan MoU ini merupakan usaha untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua belah pihak dalam rangka akses data keuangan sesuai kewenangan masing-masing secara efisien dan efektif.
Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara akses data keuangan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data, sehingga dapat mempercepat proses perolehan data oleh BPK dan memastikan data tersebut hanya untuk keperluan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).
KPU Sebut Tak Ada Lagi Lembaga Peradilan Bisa Batalkan Kemenangan Prabowo
KPU akan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
