VIVAnews - Pertemuan dua pemimpin partai pemenang Pemilu 2004, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, segera berlangsung. Dalam pertemuan itu akan ditandatangani lima butir kesepakatan. Apa isi lima butir kesepakatan itu?
"Nanti ada lima agenda yang akan dibicarakan antara Golkar dengan PDI Perjuangan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, di sela-sela diskusi Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia di gedung Graha Niaga Sudirman, Jakarta, Kamis 12 Maret 2009.
Berikut lima butir kesepakatan yang akan dibicarakan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri:
1. Pemerintahan yang kuat
2. Sistem multipartai
3. Otonomi daerah
4. Sistem pemilihan umum yang ada di daerah-daerah
5. Soal ekonomi
Mengenai butir kedua, sistem multipartai, menurut Burhanuddin, Golkar melihat selama ini sistem multipartai yang ada terlalu mahal biayanya. Sedangkan untuk butir ketiga, otonomi daerah, Burhanuddin menilai selama ini otonomi daerah yang ada tidak tanggung-tanggung. "Terlalu luas," kata dia.
Butir keempat, sistem pemilihan kepala daerah, Golkar akan mengusulkan penyederhanaan pemilihan kepala daerah di masing-masing wilayah. "Mulai dari pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kami membicarakan apakah perlu disederhanakan saja dan bagaimana rumusan-rumusannya," ujar dia.
Kalla akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, pukul 13.30 WIB, di Jalan Imam Bonjol nomor 66, Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya dalam pertemuan siang ini, Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, Pramono Anung dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Tjahjo Kumolo.
Sementara Jusuf Kalla akan ditemani Ketua Dewan Penasihat Golkar, Surya Paloh; Sekretaris Jenderal, Sumarsono; Burhanuddin Napitupulu dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
