VIVAnews - Anggota Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Anas mendesak pemerintah bergerak secara hukum terkait banyaknya kebocoran anggaran yang menyangkut pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan harus cepat bertindak.
"Penyelesaian ini semua tergantung pemerintah untuk menegakkan law enforcement dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan atau KPK sebagai lembaga independen," kata anggota Harry kepada VIVAnews, Senin 16 Maret 2009.
Untuk penyimpangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 yang belum lama disahkan, kata Harry, dewan dengan tegas meminta kejaksanaan menindaklanjutinya. Sementara untuk LKPP 2007, dewan bertekad akan mengambil keputusan lebih tegas supaya ada langkah hukum.
Tidak hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah, dewan juga akan mendesak DPRD setempat sehingga kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah lebih berhati-hati dan transparan.
"Pemerintah kan berkali-kali mencanangkan anti korupsi, perlu strategi khusus. Kalau kejaksaan sebagai wakil pemerintah tidak punya desain, orang akan ragu soal penegakan hukum. Apalagi dalam soal seperti ini, perlu tindakan tegas," kata Harry.
Jika kebocoran terjadi akibat kelalaian, kata dia, maka tindakan yang diambil bisa sebatas tindakan administrasi. Namun jika faktornya kesengajaan, perlu penegakan hukum yang tegas.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Roestam Sjarief mengatakan, setidaknya setiap tahun sebanyak Rp 60-70 triliun dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa menguap.
"Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari 20.000 kasus, 80 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Roestam Sjarief dalam jumpa pers di kantornya, Senin 16 Maret 2008.
Menurut Roestam, korupsi di pengadaan barang dan jasa sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Karenanya ia berharap pemerintah bisa meminimalkan kebocoran di sektor ini. Saat ini inefesiensi pada pengadaan barang dan jasa di APBN mencapai 20-30 persen. "Itu Rp 60-70 triliun, setiap tahun. Jika dipakai untuk infrastruktur maka akan sangat besar," kata dia.
Terpopuler: Tentang Nafkah Anak Laki-laki yang Sudah Baliqh sampai Masalah Obat Kuat
Round-up dari kanal Lifestyle pada Jumat, 26 April 2024. Salah satunya tentang penjelasan dokter Boyke tentang obat kuat yang tidak bereaksi.
