VIVAnews - Presiden Sudan, Omar al-Bashir, meminta seluruh kelompok kemanusiaan internasional meninggalkan Sudan dalam waktu setahun. Al-Bashir mengatakan bantuan kemanusiaan dapat ditinggalkan di bandar udara untuk dikelola organisasi Sudan.
"Saya telah memerintahkan menteri urusan kemanusiaan untuk menggerakkan relawan Sudan, dalam setahun saya tidak ingin melihat lembaga kemanusiaan asing berurusan dengan warga Sudan," kata al-Bashir di hadapan ribuan pendukungnya di Khartoum, Senin 16 Maret 2009.
Al-Bashir telah mengusir 13 lembaga kemanusiaan yang sebagian besar beroperasi di Darfur. Al-Bashir menuding mereka memata-matainya untuk kepentingan pengadilan internasional yang telah mengeluarkan perintah penangkapan pada 4 Maret lalu dengan tuduhan melakukan kejahatan perang di Sudan wilayah Barat.
Selain itu, al-Bashir telah menutup tiga lembaga kemanusiaan lokal. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan aksi al-Bashir ini akan membuat jutaan warga terancam krisis kemanusiaan.
Namun menteri urusan kemanusiaan Sudan Ahmed Haroun mengatakan kelompok-kelompok relawan asing tidak perlu segera meninggalkan Sudan. Haroun mengatakan ia memang berencana untuk melakukan pengalihan pengurusan warga Sudan dari kelompok asing ke kelompok dalam negeri.
Sementara itu, departemen luar negeri AS menyatakan sedang meninjau perintah al-Bashir tersebut. "Dampak kemanusiaan yang muncul akibat keputusan al-Bashir akan jatuh ke pundak warga Sudan," kata juru bicara departemen luar negeri AS Robert Wood.
Kepala lembaga kemanusiaan PBB John Holmes mengaku sedang menelaah pengumuman al-Bashir. Menurut Holmes, sebagian besar pekerja kemanusiaan di Darfur sudah merupakan warga asli Sudan. Holmes juga mengatakan tidak akan meninggalkan bantuan di bandara karena ingin mengontrol pendistribusiannya.
"Tentu kami gembira jika Sudan mau mengurusi warganya, namun kami belum mengetahui bagaimana al-Bashir akan melakukannya," kata dia kepada wartawan di New York.
Pengusiran atas lembaga bantuan asing itu muncul setelah Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag dua pekan lalu memerintahkan penangkapan atas al-Bashir untuk diadili. Dia akan didakwa melakukan kejahatan kemanusian terkait dengan kejahatan perang di Darfur beberapa tahun lalu. (AP)
Respons Keraguan Pentolan Projo, Gibran Optimis Peluang Jokowi-Megawati Bertemu
Agenda pertemuan Ketum PDIP dengan Presiden Jokowi terus didorong pasca Pilpres 2024.
