Anggito Abimanyu Bantah Tudingan Abdul Hadi
VIVAnews - Tersangka kasus korupsi dugaan suap proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal menyebut dua nama, Jhony Allen Marbun dan Anggito Abimanyu sebagai pihak yang terkait dengan kasusnya.
Abdul Hadi mengatakan Anggito Abimanyu mewakili pemerintah ikut dalam pertemuan panitia anggaran pada 19 Februari 2009 yang menghasilkan keputusan menaikkan dana stimulus untuk pembangunan infrastruktur dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.
Namun, Anggito membantah hal itu. "Saya tidak ikut membahas dana stimulus," kata Anggito Abimanyu dalam pesan pendeknya kepada VIVAnews, Selasa 17 Maret 2009.
Sedangkan Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhony Allen Marbun disebut Abdul Hadi sebagai inisiator dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton. "Pertemuan itu merupakan awal mula kasus ini terjadi," kata Abdul Hadi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 17 Maret 2009.
Jhony bahkan memiliki peran penting dalam kasus tersebut. "Pak Jhony Allen yang pimpinannya, inisiatifnya dia," ujar Abdul Hadi. Semula, stimulus fiskal yang di usulkan pemerintah untuk Departemen Perhubungan adalah Rp 1,3 triliun. Namun dalam rapat anggaran disetujui bertambah menjadi Rp 2,1 triliun. Menurut Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal penambahan proyek tersebut atas usulan dewan.
Setelah stimulus dinaikan, Abdul Hadi menjelaskan, banyak rekanan yang mendekati pimpinan dan panitia anggaran. Lewat Departemen Perhubungan, Komisaris PT Kurniadjaya Wirabakti Hontjo Kurniawan berusaha mendekati Abdul Hadi Djamal dan Jhonny Allen.
Pada Senin malam, 2 Maret 2009 kasus suap ini terkuak. Abdul Hadi Djamal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Dia ditangkap bersama Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan dan pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho.
Ketiganya diduga terlibat dalam aksi suap program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Nilai proyek itu mencapai Rp 100 miliar. Dari tangan mereka ditemukan Rp 54 juta dan US$ 90 ribu.
Kemnaker Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Balai Besar K3 Jakarta
Kemnaker terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada bidang pelayanan K3 di Industri.
