VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan menilai kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah melorot tajam. Salah satunya soal aset negara berupa tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat. Kondisi ini rawan penyalahgunaan.
Dalam laporan hasil sememster I 2008 pada sidang paripurna DPR, Selasa 21 Oktober 2008, Anwar menyampaikan berbagai persoalan yang mengganjal, yang terentang sangat luas seperti belum adanya laporan transparan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, aset tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat, dan ketidaktertiban pencatatan dan pelaporan keuangan.
Selain itu juga tidak adanya pertanggungjawaban memadai atas bantuan pascabencana, kelebihan pembayaran subsidi, ketidakhematan, ketiadaan bukti memadai dalam pertanggungjawaban pengeluaran dan belanja daerah dan sebagainya.
Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD tahun 2007 yang signifikan antara lain:
1. Kepemilikan aset tanah minimal seluas 359.099.160,43 meter persegi senilai Rp 15,98 triliun yang tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah (sertfifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan.
2. Kurang volume dan atau kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 77,39 triliun
3. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD minimal sebesar Rp 446,94 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan/penyertaan modal sehingga kekuatan hukum atas penyertaan modal tersebut masih lemah.
4. Pengelolaan pnerimaan dan pengeluaran daerah minimal sebesar Rp 626,27 miliar tidak melalui mekanisme APBD sehingga rawan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah.
5. Pemberian bantuan kepada instansi vertikal minimal sebesar Rp 51,40 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Pertanggungjawaban belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya minimal sebesar Rp 1,96 triliun.
Sementera temuan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pemerintah pusat menunjukkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ada tiga obyek yang disorot BPK.
1. Pemanfaatan bangunan eks markas TNI AU di Pancoran kepada PT Aldiron tanpa izin Menteri Keuangan dengan nilai sewa tidak wajar sehingga berpotensi merugikann negara sebesar Rp 377,98 miliar untuk periode 1995-2005.
2. Pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan tidak sesuai ketentun sehingga mengakibatkan tidak ada penerimaan dari hasil pemanfaatan aset negara yang seharusnya disetor ke kas negara sebesar Rp 190,29 miliar dan berpotensi merugikan keuangan negara Rp 531,22 miliar.
3. Kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara menyalahi ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,41 triliun.
Anwar mengatakan, pelaksanaan barang milik negara belum sesuai standar akuntansi pemerintah yang mengakibatkan neraca departemen atau lembaga belum menyajikan informasi nilai kekayaan yang sebenarnya.
Walaupun pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening, kata dia, masih ditemukan kelemahan dalam disain dan pelakanaan pengendalian intern, pengelolaan rekening pemerintah, serta pengelolaan rekening sehingga belum seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada pemerintah pusat secara umum mengungkapkan bahwa pengelolaan kas dan rekening di lingkungan kementerian/lembaga belum tertib sesuai ketentuan pelaksanana kegiatan belanja barang dan belanja modal. Juga belum sesuai deegan ketentuan dan PNBP digunakan langsung atau terlambat, tidak disetor ke kas negara. Akibat temuan tersebut adalah adanya indikasi kerugian keuangan negara, kekurangan penerimaan, pemborosan, ketidakefektifan program atau kegiatan dan akibat yang bersifat administratif.
Terpopuler: Harga Toyota Fortuner Hybrid, Land Cruiser Tangguh Versi Murah
Berita yang membahas mengenai harga Toyota Fortuner Hybrid dan Land Cruiser tangguh versi murah, banyak sekali pembacanya sehingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
