Pemprov DKI: Kami Tak Punya Hak Melarang
VIVAnews - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tak berwenang melarang pengusaha angkutan umum menyewakan armadanya untuk kegiatan kampanye.
"Penyewaan armada itu sepenuhnya kewenangan pengusaha," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hashim kepada VIVAnews, Jumat 20 Maret 2009. "Antara yang membayar dan yang dibayar."
Dinas Perhubungan hanya bisa mengimbau para pengusaha untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Masyarakat sebenarnya harus diutamakan karena mereka adalah pelanggan tetap. "Kalau bisa yang disewakan yang bus cadangan ," ujarnya.
Untuk mengantisipasi para calon penumpang yang telantar, Dinas Perhubungan telah memerintahkan para pengelola terminal untuk sigap mengkombinasikan trayek. Kekurangan armada juga bisa diatasi dengan meminjam angkutan umum dari wilayah lain di sekitar Jakarta.
Ratusan calon penumpang telantar di sejumlah terminal lantaran banyak angkutan umum yang disewa Partai Demokrat untuk kegiatan kampanye di Senayan. Mereka terpaksa beralih ke angkutan umum lain setelah gagal mendapatkan angkutan.
Mobil Bekas di Bawah Rp100 Juta: Ada MPV Mewah dan Hatchback Keren
Bagi Anda yang ingin memiliki mobil dengan budget terbatas, tak perlu khawatir! Saat ini banyak pilihan mobil bekas berkualitas dengan harga di bawah Rp100 juta yang bisa
