VIVAnews - Pelaksanaan stimulus fiskal sebesar Rp 12,2 triliun diperkirakan akan mundur. Sebab dalam program beberapa Kementrian/Lembaga ternyata ada yang berbenturan dengan daerah.
Padahal, kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, program-program ini tidak seharusnya dibiayai dengan dana yang berasal dari dana pemerintah pusat. "Misalnya membangun gang, itu tidak bisa diserahkan ke pemerintah pusat, yang seperti ini masih ada," ujar Paskah di Bappenas, Rabu 25 Maret 2009.
Namun Paskah enggan menyebutkan, kementerian mana saja yang programnya masih terhambat. "Kita masih menyisir itu dan nilainya berapa," katanya. Yang jelas, kata Paskah, program stimulus hanya diperuntukkan bukan untuk program yang sifatnya bisa dilaksanakan pemda. "Kalau pemda, itu ada dana sendiri untuk melaksanakan," ujarnya.
Paskah mengatakan jika hal ini dilanggar dikhawatirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menilai pemerintah pusat menyalahi aturan. "Meski kita kemarin sebenarnya sudah konsultasi dengan panitia anggaran, Departemen Keuangan dan BPK, tapi sampai saat ini konfirmasi tertulisnya belum ada," kata Paskah. Sehingga, pelaksanaan stimulus fiskal hanya akan diprioritaskan untuk program-program yang sudah pasti.
Departemen Keuangan sendiri hingga kemarin memastikan masih ada lima departemen yang program DIPA-nya belum bisa turun. Lima departemen tersebut adalah Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Perdagaga, Depatemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Departemen Transmigrasi da Tenaga Kerja.
Hasil Liga 1: Bali United dan Dewa United Petik Poin Sempurna
Bali United dan Dewa United berhasil meraih poin sempurna dalam lanjutan Liga 1 pada Sabtu malam ini, 20 April 2024.
