VIVAnews – HASIL penelusuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan banyak terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), salah satunya di daerah pemilihan VII Jawa Timur, tempat basis pemilihan salah satu tokoh Partai Demokrat.
Untuk mengetahui tanggapan Partai Demokrat, berikut wawancara VIVAnews dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.
Apa potensi kecurangan pemilu menurut Demokrat?
Pemilu yang lalu juga dikhawatirkan ada kecurangan. Tapi nyata kan tidak. Ini kan hanya ketegangan urat saraf. Jadi, nanti dalam praktek tidak akan terlalu banyak kecurangan. Sekarang ini kan hanya digambarkan akan banyak sekali kecurangan.
Bagaimana soal maraknya menipulasi DPT?
Kemungkinan besar, itu salah teknis. Saksi di lapangan ikut bertanggung jawab. Tapi, yang paling bertanggung jawab ya KPU (Komisi Pemiihan Umum)
Salah satu penemuan PDIP menyebutkan manipulasi DPT antara lain terjadi di Daerah Pemilihan VII, Jawa Timur, tempat daerah pemilihan salah satu tokoh Partai Demokrat, apa komentar Anda?
Itu kan dihubung-hubungkan saja. Soal kasus DPT itu urusan KPU. Kalau dihubung-hubungkan itu sudah politik. Itu kan pekerjaan terlalu bodoh. Kalau mau curang ya itu namanya terlalu bodoh. Kok, mengaitkan-ngaitkan.
Bagaimana bila Demokrat yang dituduh memanipulasi DPT?
Hahahaha…. bukan Demokrat. Dalam periode Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, kalau baik yang dapat baiknya ya SBY-JK, kalau dapat buruk soal teknis ya SBY-JK. Jadi, presiden tidak bisa ikut mencampuri soal DPT, menteri tidak bisa ikut campur DPT. Soal DPT itu urusan KPU. Dan KPU kan juga tidak bisa intervensi, karena mereka pilihan DPR.
Tuduhan semacam itu terlalu murah. Mana ada Demokrat ikut manipulasi. Mana sempat Demokrat mengurusi seperti itu (manipulasi). Kan, Demokrat tidak punya aparat. Kan aparat tidak punya Demokrat. Tuduhan itu tujuannya ngawur.
Lha kami ini cuma punya dua menteri, Menteri Pariwisata dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Dan menteri itupun tidak ngurusi DPT.
Masyarakat sekarang sudah cerdas. Tentu mereka tidak akan mudah terpengaruh (soal kasus ini). Menurut saya, yang penting sekarang ini KPU menyelesaikan soal DPT itu.
Saya juga sempat ditelepon pak Jimly (Asshiddiqie. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), beliau mengatakan tuduhan itu nggak serius, itu (permainan) politik. Nanti habis milih juga diitem-itemin (jari para pemilih).
Menurut Badan Pengawas Pemilu Partai Demokrat tercatat yang paling banyak melakukan pelanggaran saat kampanye rapat umum, tanggapan Anda?
Logikanya begini, jumlah massa terbesar pasti menjadi pelanggar terbesar. Yang melakukan aktivitas terbanyak, terbanyak juga pelanggarannya. Yang nggak kampanye nggak pernah melanggar. Tetapi pelanggaran itu interpretatif, ada perbedaan pendapat soal aturan antara walikota dan kabupaten. Tentang pelibatan anak-anak, itu memang susah diantisipasi. Anak-anak diajak sekaligus rekreasi. Ikut rebutan kaos terus dipakai.
Menurut Anda, bagaimana peran KPU yang sekarang?
KPU yang dulu (Pemilu 2004) jauh lebih siap. Dan KPU sekarang ini terlihat kurang begitu siap. Mungkin karena waktu persiapan pemilu yang mepet dan orang-orangnya baru semua. Tapi, saya yakin mereka tetap bisa menyelenggarakan pemilu.
Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024
