VIVAnews - Ratusan petani dari Kabupaten Lombok Timur berunjuk rasa didepan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut kelanjutan subsidi minyak tanah untuk omprongan tembakau, Senin 6 April 2009.
Saat ini sebanyak 8500 omprongan tembakau belum dikonversi. Demonstrasi ini dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Mataram.
Polisi juga mengerahkan satu unit mobil watter canon untuk mengantisipasi jika terjadi kerusuhan masa. Antisipasi dilakukan karena aksi demonstrasi itu berlangsung bertepatan dengan hari tenang menjelang pelaksanaan pemilu.
Sekjen petani tembakau Lombok Timur Ahmad Syarif Husen mengatakan petani tembakau di Lombok Timur risau dengan kondisi saat ini. Apalagi musim tanam tembakau akan berlangsung pada bulan Juni mendatang.
"Kami minta pemerintah NTB membantu petani untuk peroleh minyak tanah. Kami tidak bisa laksanakan kebijakan pemerintah yang mengkonversi minyak tanah," ujarnya saat berorasi.
Selain itu,petani juga meminta agar pengusaha membeli tembakau mereka dengan harga tinggi. Pasalnya biaya yang mereka keluarkan untuk menanam tembakau sudah naik.
Harga tembakau pada 2008 lalu mencapai Rp 27 ribu perkilogram. Dengan demikian petani berharap harga tembakau naik menjadi Rp 3,8 juta per kwintal.
Pemerintah NTB melalui Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Muhammad Nur langsung menerima perwakilan petani yang berjumlah lima orang.
Dalam pertemuan itu pemerintah NTB memberikan dua opsi pada petani yakni akan menetapkan subsidi minyak tanah atau memberi potongan harga untuk minyak tanah.
"Memang sudah ada sekitar 5000 lebih omprongan yang sudah di konversi,sedangkan untuk yang belum dikonversi akan kami usahakan,"ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya pemerintah NTB sudah mendapat sinyal dari Wakil Presiden tentang subsidi minyak tanah yang berlanjut untuk petani tembakau. Untuk mempertegas sinyal itu,pemerintah NTB akan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat. Rencananya surat tersebut akan disampaikan besok.
Mendengar jawaban itu seluruh petani tembakau asal Lombok Timur langsung membubarkan diri.Mereka berjanji akan menurunkan masa yang lebih besar jika dua opsi itu tidak terlaksana.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
