VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera rupanya memiliki versi cerita tersendiri mengenai kisruh Daftar Pemilih Tetap. PKS berpendapat, kesalahan bukan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
"Yang membuat DPT kan penyelenggara Pemilu," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, usai bertemu pimpinan tujuh partai lain di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 7 April 2009.
Data itu terakhir kali dipakai Komisi Pemilihan Umum daerah dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian data ini direkapitulasi lagi bersama pemerintah daerah. "Nah, pemerintah daerah ini kan banyak. Sekarang pemda paling banyak itu berasal dari partai mana? Yang punya 80 persen pemda itu partai mana? Jadi ini urusannya pemda, bukan Menteri Dalam Negeri," kata Anis Matta.
Data yang dikelola pemerintah daerah itu yang diambil Departemen Dalam Negeri, kemudian disesuaikan dengan perkembangan terakhir. "Jadi Mendagri hanya merekap, yang mengerjakan dan punya otoritas adalah Pemda," ujar Anis.
Oleh sebab itu, PKS tak mengkritik pemerintahan Yudhoyono dalam kisruh DPT ini. Bahkan, PKS bersama partai pendukung pemerintahan, Partai Demokrat, bekerjasama mengawasi proses tahapan Pemilu.
PKS dan Demokrat sadar diri, sebagai partai baru tentu tidak memiliki infrastruktur yang kuat di seluruh daerah. Karena itu, bersama enam partai lain mereka bekerjasama mengawasi Pemilu.
"Persoalan partai baru adalah infrastruktur yang lemah di daerah. Hanya partai lama yang punya infrastruktur kuat. Karena itu kami merasa sebagai partai baru, peluang kehilangan suara karena infrastruktur yang tidak terjangkau itu besar," katanya.
Manipulasi DPT pertama kali disuarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan temuan di beberapa kabupaten di Jawa Timur. PDIP menuding pemerintahan Yudhoyono yang bertanggung jawab atas penggelembungan data yang diperkirakan mencapai 25 persen itu.
Sejak itu, kasus ini bergulir ke berbagai arah termasuk ke dugaan pencopotan Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja sebagai Kapolda Jawa Timur karena mengusut manipulasi DPT itu. PDIP kemudian bertemu Gerindra membahas soal DPT ini.
Delegasi Korea Utara Kunjungi Iran, Isu Kerjasama Semakin Kuat
Delegasi negara Republik Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet perdagangan internasional, melakukan kunjungan negara ke Iran, kata media resmi pemerintah Korut.
