Maluku Membangkang, Enggan Gunakan Scanner
VIVAnews -- Sistem penghitungan suara elektronis yang ditetapkan oleh KPU Pusat, ternyata tak begitu saja dipatuhi oleh KPUD-KPUD.
Buktinya, KPUD Maluku yang membawahi sebanyak 3000-an Tempat Pemungutan Suara, enggan menggunakan scanner dalam pemilu kali ini.
"Buat apa beli scanner? Itu hanya buang-buang duit saja," ujar Nasir Rahawarin, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Provinsi Maluku, kepada VIVAnews.
Menurut Nasir, pemindaian yang dihasilkan scanner untuk dikirimkan ke pusat sangat tidak bisa diandalkan. Pasalnya, ia sudah melihatnya sendiri ketika menghadiri acara Bimbingan Teknis Penghitungan Suara Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang dilaksanakan di Hotel Delamar Cipanas Puncak, 27-29 Maret 2009.
Ketika itu, kata Nasir, didemokan beberapa merek scanner dan ternyata hasil pemindaiannya justru sering menimbulkan kesalahan. "Hasil scanner seringkali error," kata Nasir.
Misalnya saja angka tujuh dan empat, yang kerap tak mampu diterjemahkan oleh scanner menjadi data teks yang kemudian dikirimkan ke pusat lewat jaringan VPN IP.
Alhasil, peran scanner tak ubahnya hanya menjadi peran mesin fotokopi yang hanya menghasilkan file image (yang berformat jpg, gif, atau pdf).
Menurut Nasir, scanner hanya akan efektif bila tulisan di formulir rekap C1 IT mendekati huruf balok. Padahal, sangat sulit mengharapkan tulisan yang sebagus tulisan balok, dari petugas di daerah-daerah. "Mereka kan banyak orang desa."
Oleh karenanya, ia memutuskan provinsi Maluku yang terdiri dari sembilan KPUD kabupaten/ kota, tak membeli scanner. Artinya, di wilayah Maluku yang memiliki 1.020.000 daftar calon pemilih, seluruh suaranya hanya akan dihitung secara manual tanpa scanner.
Menurut Nasir, bagi Maluku yang sekitar tiga ribu TPS-nya tersebar di berbagai daerah dan pulau, tak mungkin mengumpulkan surat suara dengan cepat.
Oleh karenanya, akan lebih realistis bila penghitungan suara hanya menggunakan cara manual. "Paling tidak membutuhkan sekitar tiga hari untuk mengumpulkan suara-suara dari daerah," katanya.
Nasir mengatakan dana yang telah tersedia untuk membeli scanner, akan dikembalikan kepada negara. Untuk pengadaan scanner bagi provinsi Maluku setidaknya telah dialokasikan sekitar 9 x @ Rp 25 juta, atau sekitar Rp 225 juta.